Boris Johnson Belum Mau Penuhi Tuntutan Kenaikan Upah Buruh

Reporter

Editor

Sabtu, 25 Juni 2022 19:00 WIB

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara selama konferensi pers virtual, setelah memimpin pertemuan COBRA, yang diadakan sebagai tanggapan atas peningkatan pembatasan perjalanan di tengah pandemi penyakit virus corona (COVID-19), di 10 Downing Street, di London, Inggris, 21 Desember 2020. [Tolga Akmen / Pool via REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menilai upah minimum Inggris tidak dapat dinaikkan secara signifikan, seperti yang dituntut serikat pekerja baru-baru ini. Sebab langkah itu, malah berisiko memicu kenaikan inflasi lebih lanjut.

"Apa yang tidak bisa kita miliki adalah, situasi di mana kenaikan gaji akan dihapuskan oleh kenaikan harga lebih lanjut, dan itulah mengapa Anda harus bertanggung jawab," kata Johnson seperti dikutip Reuters, Sabtu, 25 Juni 2022.

Kepala juru runding perdagangan Inggris, David Frost, dan Duta Besar Inggris untuk Uni Eropa, Tim Barrow, melihat Perdana Menteri Boris Johnson menandatangani kesepakatan perdagangan Brexit dengan Uni Eropa di kediaman perdana menteri Downing Street No 10 di London, Inggris, 30 Desember 2020.[Leon Neal/Pool via REUTERS]

Johnson mengklaim, secara keseluruhan Bank sentral Inggris telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengelola inflasi selama 25 tahun terakhir. Lonjakan kenaikan harga baru-baru ini disebabkan oleh masalah inflasi global.

Dalam seminggu terakhir, buruh di perkereta-apian Inggris menggelar dua kali aksi mogok kerja dengan tuntutan kenaikan gaji untuk mengimbangi lonjakan inflasi. Aksi protes ini sampai melumpuhkan jaringan kereta api Inggris.

Mereka memperingatkan aksi industri ini tidak akan surut, kecuali ada kesepakatan kenaikan gaji dan jaminan tak ada PHK. Rencananya pada Sabtu ini, 25 Juni 2022 waktu setempat, serikat buruh akan melanjutkan aksi protes tersebut.

Lonjakan biaya makanan dan bahan bakar telah membuat biaya rumah tangga melonjak. Pemerintah Inggris mendesak adanya pengendalian upah untuk menghindari inflasi spiral.

Buruh di sektor lain juga disebut tengah bergerak menuju aksi industrial, sebagai puncak ketidakpuasan atas pemerintah Inggris ini. Pemerintah menyebut pemogokan ini kontraproduktif. Pasalnya aksi ini dinilai berpengaruh pada pihak berpenghasilan rendah, yang bergantung pada transportasi umum dan tidak dapat bekerja dari rumah.

REUTERS

Advertising

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Irlandia Kewalahan Hadapi Naiknya Jumlah Imigran

14 jam lalu

Irlandia Kewalahan Hadapi Naiknya Jumlah Imigran

Dampak dari diloloskannya RUU Safety of Rwanda telah membuat Irlandia kebanjiran imigran yang ingin meminta suaka.

Baca Selengkapnya

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

1 hari lalu

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

Percepatan bantuan militer senilai US$6 miliar ke Ukraina mencerminkan kepanikan yang dirasakan oleh pemerintahan Joe Biden dan Kongres AS

Baca Selengkapnya

Raja Charles III Siap Kembali Bertugas

1 hari lalu

Raja Charles III Siap Kembali Bertugas

Raja Charles III sudah mendapat izin dari tim dokter untuk kembali bertugas setelah menjalani pengobatan kanker.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya