Belum Ada Solusi, Buruh Kereta Api Inggris Lanjutkan Demo Tuntut Kenaikan Gaji
Reporter
Daniel Ahmad
Editor
Sita Planasari
Kamis, 23 Juni 2022 16:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Buruh kereta api Inggris melanjutkan aksi mogok kerja pada Kamis, 23 Juni 2022, dengan menuntut kenaikan gaji untuk mengimbangi lonjakan inflasi. Seperti unjuk rasa sebelumnya, aksi ini melumpuhkan jaringan kereta api Inggris.
Serikat pekerja membentuk garis penjagaan di sekitar stasiun kereta api pada aksi di hari kedua pekan ini. Mereka memperingatkan aksi industri ini tidak akan surut, kecuali ada kesepakatan kenaikan gaji dan jaminan bebas PHK.
"Kami akan terus berbicara dengan perusahaan tentang segala sesuatu yang telah diajukan, dan kami akan meninjaunya," kata Sekretaris Jenderal Pekerja Kereta, Maritim dan Transportasi atau RMT, Mick Lynch, seperti dikutip Reuters.
Lynch mengatakan, pihaknya akan menimbang fase baru aksi industri. Jika tidak ada solusi, kemungkinan besar akan ada unjuk rasa yang lebih besar.
"Kami akan terus berbicara dengan perusahaan tentang segala sesuatu yang telah diajukan, dan kami akan meninjaunya," kata Sekretaris Jenderal Pekerja Kereta, Maritim dan Transportasi atau RMT, Mick Lynch, seperti dikutip Reuters.
Lynch mengatakan, pihaknya akan menimbang fase baru aksi industri. Jika tidak ada solusi, kemungkinan besar akan ada unjuk rasa yang lebih besar.
Lonjakan biaya makanan dan bahan bakar mendorong banyak anggaran rumah tangga bagi pekerja. Pemerintah telah mendesak pengendalian upah untuk menghindari inflasi spiral.
Meskipun pembicaraan sedang berlangsung, hari ketiga pemogokan direncanakan akan digelar pada Sabtu, 25 Juni 2022. Sektor lain juga disebut tengah bergerak menuju aksi industrial, sebagai puncak ketidakpuasan atas pemerintah Inggris ini.
Pemerintah menyebut pemogokan ini kontraproduktif. Pasalnya aksi ini dinilai berpengaruh pada pihak berpenghasilan rendah, yang bergantung pada transportasi umum dan tidak dapat bekerja dari rumah.
Para menteri akan menetapkan perubahan undang-undang pada Kamis ini, yang akan memudahkan perusahaan untuk menggunakan staf sementara. Tujuannya untuk meminimalisir dampak aksi pemogokan.
"Sekali lagi serikat pekerja menahan negara untuk tebusan dengan menghentikan layanan publik dan bisnis yang penting. Situasi yang kita hadapi sangat menyulitkan," kata Menteri Bisnis Inggris Kwasi Kwarteng.
Pemerintah menyebut pemogokan ini kontraproduktif. Pasalnya aksi ini dinilai berpengaruh pada pihak berpenghasilan rendah, yang bergantung pada transportasi umum dan tidak dapat bekerja dari rumah.
Para menteri akan menetapkan perubahan undang-undang pada Kamis ini, yang akan memudahkan perusahaan untuk menggunakan staf sementara. Tujuannya untuk meminimalisir dampak aksi pemogokan.
"Sekali lagi serikat pekerja menahan negara untuk tebusan dengan menghentikan layanan publik dan bisnis yang penting. Situasi yang kita hadapi sangat menyulitkan," kata Menteri Bisnis Inggris Kwasi Kwarteng.
SUMBER: REUTERS
