Parlemen Israel Bubar, Benjamin Netanyahu Bakal Berkuasa Lagi?
Reporter
Daniel Ahmad
Editor
Suci Sekarwati
Selasa, 21 Juni 2022 17:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Israel bubar dan pemilihan baru segera dilangsungkan menyusul rapuhnya koalisi partai dalam pemerintahan. Pemilu mendatang akan jadi pemungutan suara besar kelima negara itu, yang diselenggarakan dalam tempo tiga tahun.
Pemilu dijadwalkan pada musim gugur ini. Pemilihan itu diprediksi akan mengembalikan pemerintahan agama nasionalis yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Empat pemilu Israel sebelumnya berakhir dengan jalan buntu.
Seperti diwartakan The Independent pada Selasa, 21 Juni 2022, Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan tidak mudah untuk membubarkan pemerintahannya. Akan tetapi dia mengakui langkah untuk menggelar pemilu adalah keputusan yang tepat untuk Israel.
Koalisi pemerintah mencakup partai-partai dari seluruh spektrum politik. Koalisi pemerintah kehilangan suara mayoritasnya pada awal tahun ini dan telah menghadapi pemberontakan dalam beberapa pekan terakhir dari anggota parlemen yang berbeda sudut pandang.
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid akan mengambil alih pemerintahan dari Bennett untuk sementara dalam kesepakatan yang mereka umumkan bersama. Bennett mengklaim pemerintahannya menorehkan serangkaian pencapaian dan menjanjikan transisi yang tertib.
Lapid berterima kasih kepada Bennett karena telah menempatkan negara di atas kepentingan pribadinya. Dia menegaskan kepentingan negara adalah prioritas walau pemilu akan digelar dalam beberapa bulan mendatang.
Bennett pada Juni 2021 membentuk koalisi secara eksperimen berisikan delapan partai. Anggota koalisinya termasuk dari faksi dovish yang mendukung diakhirinya pendudukan Israel atas tanah yang direbut pada1967, hingga partai garis keras yang menentang kemerdekaan Palestina.
Aliansi tersebut bukannya tanpa prestasi, Mereka berhasil meloloskan anggaran nasional pertama dalam beberapa tahun dan menavigasi sepasang wabah virus corona tanpa memberlakukan lockdown.
Pencapaian itu tertutup karena sebagian besar anggota partai garis keras keberatan dengan kompromi yang dibuat oleh Bennett untuk menjaga koalisi tetap bertahan. Sikap Bennett sendiri dianggap moderat.
Netanyahu mengatakan, pembubaran parlemen adalah kabar baik bagi jutaan warga Israel. Dia menyatakan akan membentuk pemerintah nasionalis besar yang dipimpin oleh Partai Likud setelah pemilu mendatang.
Israel mengadakan empat pemilu yang digelar pada rentang waktu 2019 dan 2021. Sebagian besar pemilihan itu merupakan referendum menyoal kemampuan Netanyahu untuk memerintah saat diadili karena korupsi. Netanyahu membantah melakukan kesalahan.
Jajak pendapat memperkirakan bahwa Partai Likud pimpinan Netanyahu akan sekali lagi muncul sebagai partai tunggal terbesar. Tetapi masih belum jelas apakah partai garais keras itu akan dapat mengumpulkan dukungan yang diperlukan dari mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Parlemen akan memberikan suara untuk memperpanjang undang-undang awal bulan ini. Tetapi oposisi garis keras, yang terdiri dari banyak pendukung pemukim, secara paradoks memilih menentang RUU itu untuk mengalahkan pemerintah.
Anggota koalisi dovish yang biasanya menentang pemukiman memberikan suara mendukung RUU tersebut dengan harapan menjaga pemerintah tetap bertahan.
Dengan membubarkan parlemen, peraturan itu sendiri akan tetap berlaku. Perdana Menteri Bennett, mengatakan bahwa jika dia membiarkan undang-undang itu berakhir, akan ada bahaya keamanan yang parah dan kekacauan konstitusional.
"Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi," katanya.
Pembubaran parlemen ini sempat dianggap akan membayangi kunjungan yang dijadwalkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden bulan depan. Namun, Kedutaan Besar Amerika Serikat berasumsi kalau lawatan itu akan berlangsung sesuai rencana.
THE INDEPENDENT | REUTERS
Baca juga: AS Komentari Senjata Laser Zadira Rusia di Ukraina, Apa Katanya?
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
