TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Taliban di Afghanistan membubarkan lima departemen utama bekas pemerintah dukungan Amerika Serikat, termasuk Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Seperti dilansir Reuters Selasa 17 Mei 2022, Taliban menilai lima departemen ini dinilai tidak penting dalam menghadapi krisis keuangan.

Afghanistan menghadapi defisit anggaran 44 miliar Afghani atau Rp2,2 triliun pada tahun anggaran saat ini, kata otoritas Taliban pada Sabtu. Saat itu mereka mengumumkan anggaran nasional tahunan pertama mereka sejak mengambil alih negara yang dilanda perang Agustus lalu.

"Karena departemen-departemen ini tidak dianggap perlu dan tidak termasuk dalam anggaran, mereka dibubarkan," kata Innamullah Samangani, wakil juru bicara pemerintah Taliban.

Selain Komnas HAM, Taliban membubarkan Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional (HCNR), Dewan Keamanan Nasional yang pernah berkuasa, dan komisi untuk mengawasi pelaksanaan konstitusi Afghanistan.

Samangani mengatakan anggaran nasional hanya ditujukan untuk departemen yang aktif dan produktif. Dia menambahkan bahwa lembaga-lembaga itu dapat diaktifkan kembali di masa depan "jika diperlukan".

HCNR terakhir dipimpin oleh mantan Presiden Afghanistan Abdullah Abdullah, dan bekerja untuk merundingkan perdamaian antara pemerintah mantan Presiden Ashraf Ghani yang didukung AS dan pemberontak Taliban saat itu.

Pada Agustus 2021, 20 tahun setelah menginvasi Afghanistan, pasukan asing menarik diri dari negara itu yang menyebabkan runtuhnya pemerintah dan pengambilalihan Taliban.

Taliban memerintah Afghanistan dari 1996 hingga 2001 dengan tangan besi dan menerapkan versi keras dari aturan Islam, termasuk melarang perempuan mengenyam pendidikan dan pekerjaan. Setelah mengambil alih tahun lalu, Taliban meyakinkan dunia bahwa mereka akan lebih moderat.

Baca juga: Taliban Pisahkan Pria dan Wanita di Tempat Umum, Sebelumnya Wajibkan Burqa

SUMBER: REUTERS