TEMPO.CO, Jakarta -Wali Kota Grenoble, Eric Piolle, menuai kecaman dari sejumlah politikus Prancis, termasuk juru bicara partai utama Presiden Emmanuel Macron. Hal ini terjadi setelah Kota Grenoble pada Senin mengizinkan para pengunjung perempuan beragama Muslim menggunakan birkini, pakaian renang yang menutup kepala hingga kaki.

"Yang kami inginkan adalah perempuan dan laki-laki bisa berpakaian sesuai keinginan mereka," kata Piolle kepada penyiar RMC, seperti dilansir France24 Selasa 17 Mei 2022.

Baju renang yang digunakan oleh beberapa wanita Muslim untuk menutupi tubuh dan rambut mereka saat berenang, telah menjadi bahan pembicaraan kontroversial selama musim liburan dalam beberapa tahun terakhir.

Dilihat sebagai simbol Islamisme dan penghinaan terhadap tradisi sekuler Prancis, kelompok sayap kanan Prancis dan beberapa feminis ingin langsung melarangnya.

Birkini kemudian dilarang di sebagian besar kolam renang yang dikelola negara bagian Prancis tetapi dengan kebersihan, bukan alasan agama. Aturan ini termasuk larangan berenang terhadap pria menggunakan celana ketat panjang.

Setelah perdebatan sengit selama dua setengah jam, dewan kota Grenoble menggelar pemungutan suara soal aturan penggunaan birkini. Hasilnya, 29 suara setuju birkini boleh digunakan, 27 menentang dan 2 abstain.

Isu tentang bagaimana orang berpakaian untuk kolam renang menyentuh topik yang sangat sensitif di Prancis, termasuk ketakutan tentang pengaruh Islam dan ancaman terhadap sekularisme yang dijunjung tinggi di negara itu.

“Tampaknya bagi saya [wali kota Piolle] tidak menyadari bahaya yang dia lakukan terhadap nilai-nilai Republik,” Prisca Thevenot, juru bicara partai Presiden Emmanuel Macron, mengatakan kepada Radio J pada Senin."Ini akan melanggar aturan untuk menanggapi keinginan politik berdasarkan agama.”

Ancaman juga datang dari kepala wilayah Auvergne-Rhone-Alpes yang membawahi kota Grenoble. Laurent Wauquiez, kepala Auvergne-Rhone-Alpes, berjanji untuk menarik dana dari kota.

"Saya yakin bahwa apa yang Piolle pertahankan adalah jalan buntu yang mengerikan bagi negara kita," kata Wauquiez pada awal Mei, menuduhnya "melakukan kesepakatan dengan politikus Islam untuk membeli suara".

Upaya beberapa wali kota lokal di selatan Prancis untuk melarang burkini di pantai Mediterania pada musim panas 2016 memicu badai api pertama di sekitar pakaian renang. Aturan tersebut, yang diperkenalkan setelah serangkaian serangan teror di Prancis, dianggap diskriminatif.

Baca juga: Perdana Menteri Prancis: Burkini, Simbol Perbudakan Wanita

SUMBER: FRANCE24