TEMPO.CO, Jakarta -Majelis Umum PBB akan memberikan suara pada Kamis 7 April 2022 tentang apakah akan menangguhkan Rusia dari dewan hak asasi manusia.

Langkah itu diprakarsai oleh Amerika Serikat sebagai tanggapan atas penemuan ratusan mayat setelah pasukan Rusia menarik diri dari kota-kota dekat ibu kota Ukraina, Kyiv. Hal ini juga memicu seruan agar pasukan Rusia diadili atas kejahatan perang.

Juru bicara Majelis Umum Paulina Kubiak mengatakan pada Rabu, sesi khusus darurat majelis di Ukraina akan dilanjutkan pada Kamis pagi. “Akan ada pemungutan suara untuk menentukan apakah Majelis menangguhkan hak-hak keanggotaan Federasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia.”

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield membuat seruan agar Rusia dicopot dari kursinya di Dewan Hak Asasi Manusia, yang beranggotakan 47 negara, setelah video dan foto jalan-jalan di kota Bucha dipenuhi dengan mayat yang tampaknya warga sipil. Video dan pelaporan dari kota Bucha telah memicu penolakan global dan seruan untuk sanksi yang lebih keras terhadap Rusia, yang dengan keras membantah bertanggung jawab.

"Kami percaya bahwa anggota pasukan Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina, dan kami percaya bahwa Rusia harus bertanggung jawab," kata Thomas-Greenfield, Senin. “Partisipasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia adalah lelucon.”

Sementara Dewan Hak Asasi Manusia berbasis di Jenewa, para anggotanya dipilih oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara untuk masa jabatan tiga tahun. Resolusi Maret 2006 yang membentuk Dewan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa majelis dapat menangguhkan hak keanggotaan suatu negara “yang melakukan pelanggaran berat dan sistematis terhadap hak asasi manusia.”

Resolusi singkat yang akan dipilih menyatakan “keprihatinan besar atas krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Ukraina, khususnya atas laporan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Federasi Rusia, termasuk pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran HAM.”

Agar disetujui, resolusi tersebut membutuhkan dua pertiga mayoritas anggota majelis yang memilih "ya" atau "tidak." Suara abstain tidak dihitung.

Rusia meminta sejumlah negara yang tidak ditentukan untuk memilih "tidak", dengan mengatakan abstain atau tidak memberikan suara akan dianggap tidak bersahabat dan akan mempengaruhi hubungan bilateral.

Rusia mengatakan prioritasnya adalah untuk mempromosikan dan membela hak asasi manusia, termasuk secara multilateral di Dewan Hak Asasi Manusia. Duta Besar Rusia di Jenewa, Gennady Gatilov, menyebut tindakan AS itu sebagai “keberanian yang tidak berdasar dan murni emosional yang terlihat bagus di depan kamera – seperti yang disukai AS.”

Rusia dan empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto—Inggris, China, Prancis, dan Amerika Serikat—semuanya saat ini memiliki kursi di Dewan Hak Asasi Manusia, yang bergabung kembali dengan AS tahun ini.

Satu-satunya negara yang hak keanggotaannya dicabut di dewan adalah Libya pada 2011, ketika pergolakan di negara Afrika Utara itu menjatuhkan pemimpin lama Moammar Gadhafi, kata juru bicara dewan Rolando Gomez. Tidak ada anggota tetap Dewan Keamanan, termasuk Rusia, yang pernah dicabut keanggotaannya dari badan PBB mana pun.

Baca juga: AS Ancam Boikot G20 jika Rusia Hadir

SUMBER: ABC NEWS

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.