Dubes Ukraina di PBB Bacakan Pesan Terakhir Tentara Rusia ke Ibunya

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Selasa, 1 Maret 2022 06:30 WIB

Sebuah gedung apartemen yang rusak akibat penembakan baru-baru ini di Kyiv, Ukraina 26 Februari 2022. REUTERS/Gleb Garanich

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, membacakan apa yang dia klaim sebagai pesan teks terakhir dari seorang tentara Rusia kepada ibunya - menggambarkan kengerian pada perang yang sedang berlangsung sebelum prajurit itu tewas.

Pembacaan itu terjadi selama sidang darurat Majelis Umum PBB untuk membahas invasi Rusia ke Ukraina di New York, Senin, 28 Februari 2022.

Menurut Daily Mail, Kyslytsya dengan berapi-api bicara tentang kondisi negaranya, sambil menunjukkan tangkapan layar dari teks tentara tersebut.

"Bu, aku tidak lagi di Krimea," kata Kyslytsya menirukan oesan teks itu. "Aku tidak sedang dalam sesi latihan."

Ibunya bertanya, "Di mana kamu saat ini? Papa bertanya apakah aku bisa mengirimimu bingkisan."

Advertising
Advertising

"Paket macam apa yang bisa mama kirimkan untukku," jawabnya

"Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa yang terjadi?"

'Mama, aku di Ukraina," jawabnya, sebelum menggambarkan kengerian yang terjadi.

"Ada perang nyata yang berkecamuk di sini. Saya takut. Kami mengebom semua kota bersama-sama, bahkan menargetkan warga sipil."

"Kami diberitahu bahwa mereka akan menyambut kami dan mereka jatuh di bawah kendaraan lapis baja kami, melemparkan diri mereka ke bawah kemudi dan tidak mengizinkan kami untuk lewat."

"Mereka menyebut kami fasis. Mama. Ini sangat sulit.'"

Kyslytsya mengatakan, pesan terakhir dikirim 'beberapa saat' sebelum prajurit itu terbunuh.

Rincian pesan tidak dapat diverifikasi.

Kyslytsya juga membandingkan tindakan Rusia dengan Nazi Jerman, saat ia menggambarkan negara militer menyerang tetangga yang lebih kecil dengan serangan udara mematikan terhadap warga sipil.

"Paralel yang sangat jelas dapat ditarik dengan awal Perang Dunia Kedua,' katanya.

"Dan tindakan Rusia sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh mentor spiritual mereka dari Third Reich di tanah Ukraina delapan tahun lalu."

Ia merujuk peristiwa pencapolkan Krimea oleh Rusia pada 2014 dengan mengawali bentrokan di bagian timur Donbas Ukraina.

Kyslytsya melanjutkan perbandingannya dengan mengejek keputusan Presiden Vladimir Putin menyiagakan pasukan nuklir.

"Jika dia ingin bunuh diri, dia tidak harus menggunakan senjata nuklir, dia harus melakukan apa yang dilakukan orang di Berlin di sebuah bunker pada tahun 1945," katanya, merujuk pada bunuh diri Hitler.

Kyslytsya mengakhiri bandingnya dengan peringatan bahwa tatanan internasional bergantung pada kelangsungan hidup Ukraina.

"Jika Ukraina tidak bertahan ... perdamaian internasional tidak akan bertahan," katanya. "Jika Ukraina tidak bertahan, PBB tidak akan bertahan."

Berikutnya: Invasi ke Ukraina versi Dubes Rusia di PBB

<!--more-->

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan tindakan Rusia di Ukraina sedang "terdistorsi." "Tentara Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi warga sipil Ukraina, tidak menembaki wilayah sipil," katanya seperti dikutip Reuters.

Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi khusus" yang dikatakan tidak dirancang untuk menduduki wilayah tetapi untuk menghancurkan kemampuan militer tetangga selatannya dan menangkap apa yang dianggapnya sebagai nasionalis berbahaya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia berharap sidang darurat ini akan "menghasilkan tidak hanya penghentian segera pertempuran, tetapi juga jalan menuju solusi diplomatik."

Dia menggambarkan keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Minggu untuk menempatkan penangkal nuklir Rusia dalam siaga tinggi sebagai "perkembangan yang mengerikan."

Guterres mengatakan kepada Majelis Umum bahwa konflik nuklir "tidak dapat dibayangkan."

Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang mulai mengadakan pertemuan mengenai krisis di Ukraina menjelang pemungutan suara minggu ini untuk mengisolasi Rusia dengan menyesalkan "agresi terhadap Ukraina" dan menuntut pasukan Rusia berhenti berperang dan mundur.

Majelis Umum akan memberikan suara minggu ini pada rancangan resolusi yang mirip dengan teks yang diveto oleh Rusia di Dewan Keamanan beranggotakan 15 orang pada hari Jumat.

Tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum dan diplomat Barat mengharapkan resolusi, yang membutuhkan dukungan dua pertiga anggota, untuk diadopsi.

Meskipun resolusi Majelis Umum tidak mengikat, mereka membawa bobot politik. Amerika Serikat dan sekutunya melihat tindakan di PBB sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa Rusia terisolasi karena invasi ke negara tetangga Ukraina.

Rancangan resolusi tersebut sudah memiliki setidaknya 80 sponsor bersama, kata para diplomat, Senin. Lebih dari 100 negara akan berbicara sebelum Majelis Umum memberikan suara.

Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas de Riviere mengatakan, "Tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan mereka, abstain bukanlah pilihan."

Pembicaraan gencatan senjata antara pejabat Rusia dan Ukraina gagal membuat terobosan pada hari Senin.

Berita terkait

Uni Eropa Menolak Media asal Rusia, Ketua Parlemen Berang

16 jam lalu

Uni Eropa Menolak Media asal Rusia, Ketua Parlemen Berang

Ketua parlemen Rusia mengecam Uni Eropa yang melarang distribusi empat media Rusia. Hal itu sama dengan menolak menerima sudut pandang alternatif

Baca Selengkapnya

Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

2 hari lalu

Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

Mulai dari Indonesia hingga Afrika Selatan, berikut ini adalah negara yang mendukung Palestina melawan agresi Israel

Baca Selengkapnya

Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

3 hari lalu

Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

Putin mengunjungi Cina dan bertemu Xi Jinping setelah dilantik kembali sebagai Presiden Rusia.

Baca Selengkapnya

Ingin Israel Dihukum, 5 Negara Ini Kritik Ancaman AS Kepada Mahkamah Pidana Internasional

3 hari lalu

Ingin Israel Dihukum, 5 Negara Ini Kritik Ancaman AS Kepada Mahkamah Pidana Internasional

Sejumlah pihak bereaksi setelah Amerika mengancam hakim ICC jika mengeluarkan surat penangkapan kepada PM Israel, Benjamin Netanyahu.

Baca Selengkapnya

Sri Lanka Akui 16 Warganya Tewas Saat Berperang dalam Konflik Rusia-Ukraina

3 hari lalu

Sri Lanka Akui 16 Warganya Tewas Saat Berperang dalam Konflik Rusia-Ukraina

Setidaknya 16 tentara bayaran Sri Lanka tewas dalam perang antara Rusia dan Ukraina, kata wakil menteri pertahanan pulau itu pada Rabu.

Baca Selengkapnya

Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

3 hari lalu

Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di ibu kota Cina, Beijing, untuk memulai kunjungan resmi selama dua hari atas undangan Xi Jinping

Baca Selengkapnya

Vladimir Putin Akui Dapat Dukungan Beijing untuk Akhiri Perang Ukraina dengan Damai

4 hari lalu

Vladimir Putin Akui Dapat Dukungan Beijing untuk Akhiri Perang Ukraina dengan Damai

Vladimir Putin mendapat dukungan dari Beijing agar bisa menyelesaikan krisis Ukraina dengan damai.

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Surat Penangkapan untuk Netanyahu, Jaksa ICC Dikecam Tiga Negara Ini

4 hari lalu

Belum Terbitkan Surat Penangkapan untuk Netanyahu, Jaksa ICC Dikecam Tiga Negara Ini

Jaksa ICC disebut takut terhadap ancaman dari Kongres AS dan dipertanyakan independensinya.

Baca Selengkapnya

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

5 hari lalu

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?

Baca Selengkapnya

Gilad Erdan Dubes Israel Sobek Salinan Piagam PBB Usai Voting Status Palestina, Ini Profilnya

5 hari lalu

Gilad Erdan Dubes Israel Sobek Salinan Piagam PBB Usai Voting Status Palestina, Ini Profilnya

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan merobek salinan Piagam PBB, memprotes pemungutan suara resolusi yang mendukung keanggotaan penuh Palestina.

Baca Selengkapnya