TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia sedang mempelajari dokumen hasil penelitian sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949 yang menyimpulkan bahwa militer Belanda telah melakukan kekerasan ekstrem di sini hingga membuat Perdana Menteri Mark Rutte minta maaf.

“Pemerintah Indonesia mengikuti dari dekat publikasi hasil penelitian sejarah 'Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia 1945-1950' yang dilakukan oleh tiga lembaga peneliti Belanda KITLV, NIMH dan NIOD serta beberapa peneliti Indonesia," kata Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam pernyataan melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu, 19 Februari 2022.

"Kami tengah mempelajari dokumen tersebut agar bisa memaknai secara utuh statement yang disampaikan PM Rutte tersebut.”

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949.

Permintaan maaf itu disampaikan Rutte pada konferensi pers di Brussels, ibu kota Belgia.

Rutte mengatakan pemerintahnya mengakui seluruh temuan yang dihasilkan sebuah tinjauan sejarah yang sangat penting itu.

Menurut studi tersebut, Belanda melakukan kekerasan secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis dalam upayanya mengambil kembali kendali atas Indonesia, bekas jajahannya, pasca-Perang Dunia II.

SUCI | ANTARA