TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Republik Arab Suriah mengecam Israel yang tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB 1860. Salah satu isi resolusi itu adalah menghentikan serbuannya ke Jalur Gaza dan segera ditempuh gencatan senjata dengan Hamas, pejuang Palestina. Seperti Indonesia, Suriah meminta PBB mengeluarkan resolusi baru yang bisa memaksa Israel mengehentikan agresinya.
"Kami minta Israel bisa menghormati resolusi PBB. Sampai saat ini resolusi juga belum dilaksanakan," kata Perdana Menteri Republik Arab Suriah Mohammad Naji Otri usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Senin (12/1).
Suriah menjuluki Israel sebagai negara teroris yang membangkang hukum dari berbagai segi. Karena itu, menurut Otri, harus ada kebijakan PBB untuk mendorong Israel segera menghentikan serangannya. "Kalau tidak dipatuhi, PBB segera buat resolusi baru yang bisa memaksa Israel menghentikan serangan itu," kata dia.
Suriah juga meminta dunia Islam membangun solidaritas bersama menciptakan perdamaian di kawasan itu. "Kami harapkan solidaritas antara bangsa Arab dan dunia Islam menghadapi ini," katanya. Ia menyatakan, kejadian di Gaza dan Palestina karena serangan agresor bangsa Yahudi yang kebijakannya melakukan ekspansi dan pembunuhan.
Suriah, kata dia, selalu aktif menginginkan realisasi perdamaian mengembalikan wilayah kepada pemiliknya dan menarik mundur pasukan Israel sampai perbatasan berdasarkan kesepakatan 1967. "Hak-hak yang harus dikembalikan adalah para pengungsi kembali ke negerinya dan menjadi bangsa yang merdeka. Serta hak mendirikan negara bangsa Palestina di atas tanah negerinya sendiri," katanya.
