TEMPO.CO, Jakarta - DPR AS pada Selasa meloloskan undang-undang yang akan melarang impor dari wilayah Xinjiang Cina karena kekhawatiran tentang kerja paksa, bagian dari tekanan bertubi-tubi Washington atas perlakuan Beijing terhadap minoritas Muslim Uighur.

Langkah itu disahkan dengan suara bulat, setelah anggota parlemen menyetujui rancangan yang sudah dikompromikan, yang menghilangkan perbedaan antara RUU yang diperkenalkan di DPR dan Senat.

DPR AS pekan lalu meloloskan versi RUU itu, tetapi langkah itu gagal maju ke Senat. Tetapi Senat diperkirakan akan meloloskan versi kompromi segera setelah Rabu, mengirimkannya ke Gedung Putih, di mana Presiden Joe Biden mengatakan dia akan menandatanganinya menjadi undang-undang.

"Pemerintah akan bekerja sama dengan Kongres untuk menerapkan undang-undang ini guna memastikan rantai pasokan global bebas dari kerja paksa, sementara secara bersamaan bekerja ke rantai pasokan utama di darat dan ketiga pantai, termasuk semikonduktor dan energi bersih," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen kata Psaki, dikutip dari Reuters, 15 Desember 2021.

Partai Republik dan Demokrat di DPR dan Senat telah berdebat tentang undang-undang Uighur selama berbulan-bulan.

Kompromi tersebut membuat ketentuan yang menciptakan "praduga yang dapat dibantah" bahwa semua barang dari Xinjiang, di mana pemerintah Cina telah mendirikan jaringan kamp penahanan untuk Uighur dan kelompok Muslim lainnya, dibuat dengan kerja paksa dan untuk melarang impor semacam itu.

Cina menyangkal pelanggaran HAM di Xinjiang, yang memasok sebagian besar bahan dunia untuk panel surya, tetapi pemerintah AS dan banyak kelompok hak asasi mengatakan Beijing melakukan genosida di sana.

Partai Republik menuduh Demokrat Joe Biden memperlambat undang-undang larangan impor Xinjiang karena akan memperumit agenda energi terbarukan presiden, yang kemudian dibantah oleh Demokrat.

Baca juga: HAM PBB Akan Terbitkan Laporan Dugaan Penyiksaan pada Muslim Uyghur di Xinjiang

REUTERS