Anggota Parlemen Korea Selatan Bentrok dengan Petugas Keamanan

Reporter

Editor

Sabtu, 3 Januari 2009 17:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta : Anggota parlemen Korea Selatan dari kubu oposisi terlibat perkelahian dengan petugas keamanan yang berusaha mengakhiri aksi protes oposisi yang telah melumpuhkan parlemen Korea Selatan sejak pertengahan Desember lalu.

Beberapa orang terluka saat sekitar 200 petugas keamanan mengusir sejumlah anggota parlemen oposisi dari Democratic Party dengan menggotong tubuh para anggota parlemen.

Democratic Party adalah oposisi yang memiliki 83 kursi dalam parlemen yang menentang sejumlah Rancangan Undang-Undang, di antaranya Rancangan Undang-Undang perdagangan bebas dengan Amerika Serikat, kemudian rancangan aturan yang akan memberi hak pada bisnis dan surat kabar besar menguasai saham media penyiaran, rencana potongan pajak bagi penduduk kaya, melonggarkan aturan kepemilikan bank oleh konglomerat, dan rencana penjualan Bank Pembangunan Korea dari pemerintah kepada swasta.

Perkelahian serupa sudah terjadi pada 18 Desember lalu saat oposisi pertama kali menolak rancangan aturan-aturan itu.

Parlemen Korea Selatan terdiri dari 229 kursi, di mana 172 kursi dikuasai oleh partai berkuasa, Grand National Party.

AFP | RONALD

Advertising
Advertising

Berita terkait

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

30 September 2022

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok

12 Oktober 2017

Revisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mengkritik draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran tertanggal 3 Oktober 2017.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Raksasa Diduga Bermain

12 Oktober 2017

Revisi UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Raksasa Diduga Bermain

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menyayangkan perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran.

Baca Selengkapnya

Komite Pengendalian Tembakau: Stop Bahas RUU Pertembakauan  

6 Maret 2017

Komite Pengendalian Tembakau: Stop Bahas RUU Pertembakauan  

Intervensi kalangan industri rokok bisa mempengaruhi kementerian sektor terdepan tentang rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla: Revisi UU MD3 Urusan Internal DPR

17 Desember 2016

Jusuf Kalla: Revisi UU MD3 Urusan Internal DPR

PDI Perjuangan dianggap layak mendapat kursi pimpinan DPR.

Baca Selengkapnya

Imparsial Sarankan Pembahasan RUU Terorisme Dihentikan  

3 Oktober 2016

Imparsial Sarankan Pembahasan RUU Terorisme Dihentikan  

Ia menyarankan agar RUU itu dikembalikan kepada pemerintah terlebih dulu untuk menyinkronkan RUU Terorisme dan revisi KUHP.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim  

8 September 2016

DPR Sahkan RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim  

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2016.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Apresiasi Pembentukan 10 Undang-Undang  

16 Agustus 2016

Presiden Jokowi Apresiasi Pembentukan 10 Undang-Undang  

Undang-undang tersebut antara lain UU Tabungan Perumahan Rakyat dan UU Pengampunan Pajak.

Baca Selengkapnya

Pengesahan RUU Pilkada Akan Divoting  

2 Juni 2016

Pengesahan RUU Pilkada Akan Divoting  

Dua fraksi di DPR belum setuju dengan ketentuan anggota Dewan harus mendur jika maju dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

DPR Akan Sahkan 40 RUU dalam Prolegnas 2016  

26 Januari 2016

DPR Akan Sahkan 40 RUU dalam Prolegnas 2016  

DPR akan mengesahkan 40 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016 dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya