Pemerintah Ethiopia Menahan Puluhan Pengemudi yang Bekerja untuk PBB

Reporter

Tempo.co

Rabu, 10 November 2021 21:00 WIB

Pemandangan Addis Ababa, Ethiopia, 3 November 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Ethiopia telah menahan lebih dari 70 pengemudi yang bekerja dengan PBB, kata seorang juru bicara PBB, di tengah kekhawatiran internasional atas penangkapan yang meluas terhadap etnis Tigray saat perang di utara negara itu meningkat.

Etnis dari 72 pengemudi yang ditahan tidak jelas. Juru bicara PBB mengatakan para pengemudi adalah kontraktor Badan Pangan Dunia PBB (World Food Programme/WFP) dan ditangkap di Semera, ibu kota wilayah Afar, dikutip dari Reuters, 10 November 2021.

Juru bicara pemerintah Legesse Tulu dan juru bicara kementerian luar negeri Dina Mufti tidak menanggapi permintaan komentar tentang penahanan pengemudi.

Wilayah Afar berbatasan dengan wilayah Tigray, tempat konflik pecah setahun lalu antara pasukan federal dan pasukan yang setia kepada Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), bekas partai yang berkuasa di kawasan itu.

Perang telah menewaskan ribuan orang, memaksa lebih dari dua juta orang meninggalkan rumah mereka, dan menyebar ke wilayah Afar dan Amhara, mengancam stabilitas negara terpadat kedua di Afrika itu.

Advertising
Advertising

Perekonomian, yang selama lebih dari satu dekade salah satu pertumbuhan tercepat di Afrika, sedang terpukul, dengan inflasi resmi sebesar 35% pada bulan September dan harga makanan dan bahan bakar melonjak.

Pada Selasa, PBB mengutuk penahanan 16 staf dan tanggungan Ethiopia di ibukota. PBB tidak menyebutkan etnis mereka.

Ethiopia mengumumkan keadaan darurat pada 2 November, yang mengizinkan pemerintah untuk menahan siapa pun yang dicurigai bekerja sama dengan kelompok teroris, mewajibkan warga untuk membawa kartu identitas, dan mengizinkan penggeledahan di rumah-rumah pribadi. Parlemen menetapkan TPLF sebagai kelompok teroris pada bulan Mei.

Kepala Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia yang ditunjuk negara mengatakan pada Selasa, pihaknya telah menerima laporan tentang penangkapan ratusan orang Tigray di ibu kota. Orang tua dan ibu dengan anak-anak termasuk di antara mereka yang ditahan, kata komisi itu.

Juru bicara kepolisian Addis Ababa mengatakan pada Selasa bahwa penangkapan itu tidak bermotif etnis dan hanya mereka yang melanggar hukum yang ditahan.

Juru bicara TPLF Getachew Reda mengatakan pada Rabu keadaan darurat adalah wewenang penuh untuk melakukan penangkapan massal terhadap orang Tigray. Dia mengatakan kepada Reuters bahwa penangkapan staf dan kontraktor PBB menarik perhatian pada masalah yang lebih luas.

"Ribuan orang ditangkap hanya karena etnis mereka," katanya.

PBB bekerja sama dengan pemerintah Ethiopia untuk mencari tahu mengapa pengemudi ditahan, kata juru bicara itu.

Perang itu berakar pada perebutan kekuasaan antara Perdana Menteri Abiy Ahmed dan TPLF, yang telah mendominasi politik Ethiopia selama tiga dekade hingga Abiy menjabat pada 2018 dan berusaha mengekang kekuasaan dan pengaruhnya.

Pada bulan September tahun lalu, warga Tigray mengadakan pemilihan kepala daerah meskipun pemerintah pusat telah memerintahkan penundaan. Dua bulan kemudian, pertempuran pecah di Tigray dan Abiy memerintahkan serangan militer.

Dalam beberapa pekan terakhir, TPLF dan pasukan sekutu telah bergerak lebih dekat ke ibu kota Ethiopia, Addis Ababa.

Baca juga: Amerika Serikat Minta Warganya Segera Tinggalkan Ethiopia

REUTERS

Berita terkait

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

1 jam lalu

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza

Baca Selengkapnya

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

2 jam lalu

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina

Baca Selengkapnya

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

4 jam lalu

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.

Baca Selengkapnya

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

6 jam lalu

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

Para ahli PBB mendesak penjajah Zionis Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap Gaza, dan menuntut ekspor senjata ke Israel "segera" dihentikan.

Baca Selengkapnya

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

2 hari lalu

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel

Baca Selengkapnya

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

3 hari lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

3 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

3 hari lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

3 hari lalu

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.

Baca Selengkapnya

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

4 hari lalu

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980

Baca Selengkapnya