TEMPO.CO, Jakarta - Dokter kontrak di Malaysia berunjuk rasa minta pemerintah mengangkat mereka sebagai pegawai negeri tetap.

Mereka memberi waktu satu bulan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Dokter kontrak Malaysia akan mengadakan pemogokan kedua sebagai protes terhadap pengumuman Anggaran 2022 baru-baru ini.

“Kami merasa dimanfaatkan. Pemerintah tidak serius membantu kami dan hanya menggunakan kami untuk pandemi,” kata juru bicara Hartal Doktor Kontrak Dr Mustapha Kamal kepada Free Malaysia Today, Selasa, 2 November 2021.

“Kami akan memberi mereka waktu agar mereka bisa bernegosiasi tetapi jika mereka tidak memberi kami jawaban, pemogokan akan terjadi pada bulan Desember.”

Mustapha mencatat bahwa dokter kontrak tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu yang lebih “kuat dan keras” agar pemerintah mendengarkan mereka.

Di bawah Anggaran 2022, pemerintah mengumumkan bahwa kontrak untuk 10.000 dokter magang akan diperpanjang dua tahun lagi.
Mustapha mengatakan ini bukan solusi jangka panjang yang diharapkan para dokter.

Pada bulan Juli, Hartal Doktor Kontrak memberi pemerintah waktu 26 hari untuk menyelesaikan masalah sistem kontrak atau menghadapi pemogokan nasional.

Pada pemogokan yang diadakan pada 26 Juli, dokter kontrak menuntut jenjang karir yang adil dan tunjangan yang sama dengan petugas medis yang menjadi pegawai tetap.

Sebelumnya pada 29 Juni, Asosiasi Medis Malaysia mengungkapkan bahwa hanya 789 dari 23.077 dokter kontrak telah diberikan posisi permanen dalam sistem perawatan kesehatan publik Malaysia sejak 2016.