TEMPO.CO, Jakarta - Lawan politik Presiden Tayyip Erdogan mengatakan pada Ahad, seruannya untuk mengusir duta besar dari 10 negara sekutu Barat adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari kesulitan ekonomi Turki, sementara para diplomat berharap pengusiran itu mungkin dapat dihindari.

Pada Sabtu, Erdogan mengatakan dia telah memerintahkan para duta besar dinyatakan 'persona non grata' karena menuntut pembebasan dermawan Osman Kavala dari penjara.

Hingga Minggu malam, belum ada tanda-tanda kementerian luar negeri akan melaksanakan instruksi tersebut, yang akan membuka keretakan terdalam dengan Barat dalam 19 tahun kekuasaan Erdogan.

Krisis diplomatik itu bertepatan dengan kekhawatiran investor tentang jatuhnya lira Turki ke rekor terendah setelah bank sentral, di bawah tekanan dari Erdogan untuk merangsang ekonomi, secara tak terduga memangkas suku bunga sebesar 200 poin pekan lalu.

Dikutip dari Reuters, 25 Oktober 2021, lira mencapai titik terendah baru sepanjang masa di awal perdagangan Asia, melemah 1,6% menjadi 9,75 per dolar AS dalam sebuah langkah yang dikaitkan oleh para bankir dengan komentar Erdogan. Lira Turki telah kehilangan hampir seperempat dari nilainya sepanjang tahun ini.

Kemal Kilicdaroglu, pemimpin oposisi utama CHP, mengatakan "Erdogan dengan cepat menyeret negara itu ke jurang".

"Alasan dari langkah-langkah ini bukan untuk melindungi kepentingan nasional tetapi untuk menciptakan alasan buatan untuk kehancuran ekonomi," katanya di Twitter.

Osman Kavala, seorang donatur untuk banyak kelompok masyarakat sipil, telah dipenjara selama empat tahun, didakwa membiayai protes nasional pada tahun 2013 dan dengan keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada tahun 2016. Dia menyangkal tuduhan tersebut dan tetap ditahan sementara persidangannya berlanjut.

"Kami telah melihat film ini sebelumnya," kata wakil pemimpin Partai IYI oposisi Yavuz Agiralioglu. "Kembali sekaligus ke agenda kita yang sebenarnya dan masalah mendasar negara ini - krisis ekonomi."

Pengusaha Turki Osman Kavala.[Hurriyet Daily News]

Erdogan mengatakan para duta besar telah gagal untuk menghormati peradilan Turki dan tidak memiliki hak untuk menuntut pembebasan Osman Kavala.

Sinan Ulgen, ketua think tank Edam yang berbasis di Istanbul dan mantan diplomat Turki, mengatakan waktu Erdogan tidak sesuai karena Turki berusaha untuk mengkalibrasi ulang kebijakan luar negerinya dari ketegangan dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya masih berharap bahwa Ankara tidak akan melalui ini," cuitnay di Twitter, menggambarkan langkah itu sebagai yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara sekutu NATO.

"Pembentukan kebijakan luar negeri bekerja keras untuk menemukan formula yang lebih dapat diterima. Tapi waktu hampir habis," katanya.

Tetapi Erdogan tidak selalu menindaklanjuti ancamannya. Pada 2018, dia mengatakan Turki akan memboikot barang elektronik AS dalam perselisihan dengan Washington. Penjualan tidak terpengaruh. Tahun lalu, dia meminta orang Turki untuk memboikot barang-barang Prancis atas apa yang dia katakan sebagai agenda "anti-Islam" Presiden Emmanuel Macron, tetapi tidak ditindaklanjuti.

Satu sumber diplomatik mengatakan keputusan dapat diambil pada rapat kabinet Senin dan de-eskalasi masih mungkin dilakukan. Erdogan mengatakan dia akan bertemu Presiden AS Joe Biden pada KTT G20 akhir pekan depan di Roma.

Erdogan telah mendominasi politik Turki selama dua dekade, tetapi dukungan untuk aliansi yang berkuasa telah terkikis menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada 2023, sebagian karena inflasi yang tinggi.

Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 9% tahun ini, inflasi lebih dari dua kali lipat, dan lira telah jatuh 50% terhadap dolar sejak kemenangan pemilihan terakhir Erdogan pada 2018.

Emre Peker, dari konsultan Eurasia Group yang berbasis di London, mengatakan ancaman pengusiran pada saat kesulitan ekonomi adalah "paling tidak dipertimbangkan dengan baik, dan paling buruk adalah langkah bodoh untuk meningkatkan popularitas Erdogan yang anjlok".

"Erdogan harus memproyeksikan kekuatan untuk alasan politik dalam negeri," katanya.

Dalam pernyataan bersama pada 18 Oktober, duta besar Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menyerukan penyelesaian yang adil dan cepat untuk kasus Kavala, dan untuk pembebasannya segera.

Sebuah sumber di Kementerian Luar Negeri Jerman juga mengatakan kepada Reuters, bahwa 10 negara sedang berkonsultasi satu sama lain tentang ancaman pengusiran ini.

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyerukan pembebasan segera Osman Kavala dua tahun lalu, dengan mengatakan tidak ada kecurigaan yang masuk akal bahwa dia telah melakukan pelanggaran.

Persidangan Kavala berikutnya akan digelar pada 26 November.

Osman Kavala mengatakan pada hari Jumat bahwa dia tidak akan lagi menghadiri persidangannya karena sidang yang adil tidak mungkin dilakukan setelah komentar baru-baru ini oleh Erdogan.

Erdogan, seperti dikutip pada Kamis, mengatakan para duta besar tersebut tidak akan melepaskan "bandit, pembunuh dan teroris" di negara mereka sendiri.

Baca juga: Erdogan Usir 10 Dubes Barat karena Tuntut Pembebasan Osman Kavala

REUTERS