Erdogan Tetap Lanjut Beli S-400 Rusia Meski Turki Terancam Sanksi Amerika

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Turki Tayyip Erdogan berpidato di depan anggota Partai AK yang berkuasa selama pertemuan di parlemen di Ankara, Turki, 23 Desember 2020. [Kantor Pers Kepresidenan / Selebaran melalui REUTERS]

    Presiden Turki Tayyip Erdogan berpidato di depan anggota Partai AK yang berkuasa selama pertemuan di parlemen di Ankara, Turki, 23 Desember 2020. [Kantor Pers Kepresidenan / Selebaran melalui REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki masih berniat untuk membeli gelombang kedua sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia, sebuah langkah yang dapat memperdalam keretakan dengan sekutu NATO dan memicu sanksi baru Amerika Serikat.

    Amerika Serikat mengatakan S-400 menimbulkan ancaman bagi jet tempur F-35 dan sistem pertahanan NATO yang lebih luas. Turki mengatakan tidak dapat memperoleh sistem pertahanan udara dari sekutu NATO mana pun dengan persyaratan yang memuaskan.

    "Di masa depan, tidak ada yang bisa ikut campur dalam hal sistem pertahanan seperti apa yang kami peroleh, dari negara mana pada tingkat apa," kata Erdogan dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di CBS News "Face the Nation" pada hari Minggu, dikutip dari Reuters, 27 September 2021.

    "Tidak ada yang bisa mengganggu itu. Kami adalah satu-satunya yang membuat keputusan seperti itu," katanya.

    Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Direktorat Industri Pertahanan Turki, pimpinannya Ismail Demir, dan tiga karyawan lainnya pada bulan Desember, setelah Turki mengakuisisi gelombang pertama S-400.

    Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa negaranya telah menandatangani kesepakatan pembelian sistem pertahanan udara S-400 Triumph dengan Rusia dan telah membayar uang muka. Pembelian ini membuat heboh NATO, bahkan seorang jendral NATO mengatakan Turki akan menghadapi konsekuensi. AFP/Rissian Defence Ministry

    Pembicaraan berlanjut antara Rusia dan Turki tentang pengiriman gelombang kedua, yang berulang kali dikatakan AS hampir pasti akan memicu sanksi baru.

    "Kami mendesak Turki di setiap tingkat dan kesempatan untuk tidak mempertahankan sistem S-400 dan menahan diri dari membeli peralatan militer tambahan Rusia," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS ketika ditanya tentang komentar Erdogan, seperti dilaporkan Reuters.

    "Kami terus menjelaskan kepada Turki bahwa setiap pembelian senjata baru Rusia yang signifikan akan berisiko memicu sanksi CAATSA 231 terpisah dari dan di samping yang dikenakan pada Desember 2020," tambah juru bicara itu, merujuk pada Countering America's Adversaries Through Sanctions Act 2017, undang-undang yang melarang pembelian senjata dari negara yang disanksi AS, dalam hal ini Rusia.

    Juru bicara itu juga mengatakan Amerika Serikat menganggap Turki sebagai sekutu dan teman dan mencari cara untuk memperkuat kemitraan mereka bahkan ketika AS tidak setuju dengan keputusan Turki.

    Erdogan akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Rusia pada Rabu untuk membahas isu-isu termasuk kekerasan di barat laut Suriah.

    Erdogan juga mengatakan Presiden AS Joe Biden tidak pernah mengangkat masalah rekam jejak hak asasi manusia Turki, yang dipandang sangat buruk oleh kelompok advokasi hak internasional.

    Ditanya apakah Biden mengangkat masalah itu selama pertemuan Juni mereka di sela-sela KTT NATO di Brussels, Erdogan mengatakan, "Tidak, dia tidak menyinggungnya. Dan karena kami tidak memiliki masalah seperti itu dalam hal kebebasan, Turki sangat bebas."

    Turki adalah salah satu pemenjara jurnalis tertinggi, menurut angka dari Committee to Protect Journalists (CPJ), sementara Human Rights Watch mengatakan pemerintahan otoriter Erdogan telah diperkuat oleh pengesahan undang-undang yang bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia internasional.

    Baca juga: Kenapa Amerika Serikat Cemas Turki Beli S-400 Rusia?

    REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Persebaran Pengungsi di Indonesia Menurut UNHCR

    PBB mengucurkan dana untuk program respons sosial ekonomi inklusif untuk menghadapi Covid-19. UNHCR mendata persebaran penerima manfaat di Indonesia.