TEMPO.CO, Jakarta - 330 lebih politisi, 130 miliarder Forbes, selebritas, pengedar narkoba, hingga anggota keluarga kerajaan dan pemimpin agama dari 200 negara lebih terlibat skandal Pandora Papers, sebuah laporan investigasi dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang mengungkapkan penggelapan pajak dan bagaimana orang-orang tersebut menyembunyikan aset mereka.

Berdasarkan kebocoran file surga pajak paling luas dalam sejarah, penyelidikan ICIJ mengungkapkan kesepakatan rahasia dan aset tersembunyi lebih dari 336 politisi dan pejabat publik tingkat tinggi di lebih dari 90 negara dan wilayah, termasuk 35 pemimpin negara. Duta besar, wali kota dan menteri, penasihat presiden, jenderal dan gubernur bank sentral, turut muncul di file kumpulan data 2,94 terabyte.

ICIJ berbagi file dengan 150 mitra media, meluncurkan kolaborasi terluas dalam sejarah jurnalism, menurut rilis di situs webnya, pada 4 Oktober 2021.

File-file tersebut mengungkapkan kepemilikan lepas pantai rahasia lebih dari 130 miliarder dari 45 negara termasuk 46 oligarki Rusia, atau 100 miliarder Forbes yang memiliki kekayaan kolektif lebih dari US$600 miliar (Rp8.578 triliun). Klien lain termasuk bankir, donor politik besar, pedagang senjata, penjahat internasional, bintang pop, kepala mata-mata dan raksasa olahraga.

Investigasi ini berlangsung selama hampir dua tahun melibatkan 600 jurnalis di 117 negara. Tempo adalah salah satu mitra media yang terlibat dalam penyelidikan Pandora Papers.

Dokumen tersebut mencakup periode lima puluh tahun yang sebagian besar dibuat antara tahun 1996 dan 2020. Dokumen mencakup informasi tentang lebih dari 29.000 pemilik manfaat, pemilik utama aset lepas pantai. Investigasi Pandora Papers juga mengungkap lebih dari dua kali lipat jumlah pemilik yang ditemukan lima tahun lalu dalam penyelidikan Panama Papers, yang didasarkan pada kebocoran dari satu firma hukum.

Meskipun memiliki perusahaan lepas pantai adalah legal, para ahli mengatakan kerahasiaan perusahaan semacam ini bisa menutupi aliran uang gelap, memungkinkan penyuapan, pencucian uang, penghindaran pajak, pendanaan terorisme, perdagangan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia.

Negara-negara miskin juga dirugikan secara tidak proporsional oleh penyimpanan kekayaan di surga pajak, yang seharusnya mengalirkan dana untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit. Penyelidikan Pandora Papers mengungkapkan bahwa para pemimpin internasional yang dapat mengatasi penghindaran pajak luar negeri telah secara diam-diam memindahkan uang dan aset di luar jangkauan otoritas pajak dan penegakan hukum saat warga mereka kesusahan.

Pandora Papers menunjukkan bagaimana Amerika Serikat, khususnya, telah menjadi tujuan yang semakin menarik untuk menembunyikan kekayaan, meskipun AS dan sekutu Baratnya mengutuk negara-negara kecil karena membiarkan aliran uang dan aset yang terkait dengan korupsi dan kejahatan.

Pandora Papers juga mengungkapkan bagaimana firma hukum membantu menciptakan sistem perusahaan lepas pantai, penyedia layanan korporat membantu mengamankan aset orang-orang yang menghadapi penyelidikan kriminal atau perdata, hingga bagaimana perusahaan lepas pantai digunakan untuk menyembunyikan karya seni dan barang antik ilegal.