Inggris Beri Sanksi untuk Perusahaan Myanmar, Aset-aset Dibekukan

Reporter

Tempo.co

Jumat, 3 September 2021 20:42 WIB

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

TEMPO.CO, Jakarta - Inggris telah mengumumkan sanksi baru untuk Myanmar dengan menargetkan perusahaan-perusahaan yang menjadi rekan bisnis pemerintah. Perusahaan-perusahaan tersebut diyakini telah menyediakan senjata dan dukungan keuangan terhadap kudeta militer yang dilakukan awal tahun ini.

Kementerian luar negeri Inggris mengatakan akan membekukan aset konglomerat Htoo Group of Companies dan pendirinya Tay Za. Taipan itu disebut terlibat dalam kesepakatan senjata atas nama militer. Kementerian juga mengatakan Htoo menyumbangkan dana untuk operasi pembersihan Rohingya pada 2017.

Inggris sebelumnya telah memberlakukan sanksi terhadap individu dan entitas di Myanmar setelah kudeta Februari. "Junta militer tidak menunjukkan tanda-tanda menghentikan serangan brutalnya terhadap rakyat Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat 3 September 2021.

Dia melanjutkan Inggris dan sekutunya akan membatasi akses junta ke keuangan dan pasokan senjata yang digunakan untuk membunuh orang-orang tak berdosa, termasuk anak-anak.

Inggris akan membekukan semua aset yang dipegang oleh Htoo Group dan Tay Za. Kedua taipan itu juga dilarang memasuki Inggris. Tay Za disebutkan sudah menjalin hubungan lama dengan junta sebelum kudeta militer.

Advertising
Advertising

Raab juga menuduh perusahaan memberikan dukungan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam perannya dalam membantu militer untuk mendapatkan senjata.

Inggris telah memberikan sanksi kepada Myanmar Gems Enterprise, Myanmar Economic Corporation dan konglomerat lainnya yang berhubungan dengan militer yaitu Myanmar Economic Holdings Ltd.

Pada Juli, Amerika Serikat juga memberikan sanksi kepada sejumlah menteri Myanmar terkait dengan kudeta militer.

Kudeta militer di Myanmar pada Februari telah menewaskan sedikitnya 1.045 orang, menurut kelompok hak asasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Lebih dari 6.000 orang juga saat ini telah ditahan karena menentang penguasa militer.

Baca: Myanmar Pastikan Etnis Rohingya Dapat Vaksin Virus Corona

AL JAZEERA | REUTERS

Berita terkait

RI - Inggris Berkomitmen Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan

12 jam lalu

RI - Inggris Berkomitmen Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan

Pemerintah Indonesia bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris Greg Hands MP untuk membahas sejumlah kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan.

Baca Selengkapnya

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

1 hari lalu

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

Seorang detektif swasta Israel yang dicari oleh Amerika Serikat, ditangkap di London atas tuduhan spionase dunia maya

Baca Selengkapnya

5 Negara Ini Sedang Alami Cuaca Panas Ekstrem, Waspada Saat Mengunjunginya

3 hari lalu

5 Negara Ini Sedang Alami Cuaca Panas Ekstrem, Waspada Saat Mengunjunginya

Sejumlah negara sedang mengalami cuaca panas ekstrem. Mana saja yang sebaiknya tak dikunjungi?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

3 hari lalu

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

4 hari lalu

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

Menko Airlangga menegaskan Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.

Baca Selengkapnya

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

4 hari lalu

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

Perusahaan farmasi AstraZeneca digugat dalam gugatan class action atas klaim bahwa vaksin Covid-19 produksinya menyebabkan kematian dan cedera serius

Baca Selengkapnya

Cuaca Panas Ekstrem Melanda Asia, Myanmar Tembus 48,2 Derajat Celcius

4 hari lalu

Cuaca Panas Ekstrem Melanda Asia, Myanmar Tembus 48,2 Derajat Celcius

Asia alamai dampak krisis perubahan iklim. Beberapa negara dilanda cuaca panas ekstrem. Ada yang mencapai 48,2 derajat celcius.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

4 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

5 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sepak Terjang Band Metal Kontroversial dari Inggris Cradle of Filth

6 hari lalu

Sepak Terjang Band Metal Kontroversial dari Inggris Cradle of Filth

Cradle of Filth tak hanya sebuah band metal, mereka simbol keberanian untuk mengekspresikan ketidaknyamanan, kegelapan, dan imajinasi lintas batas.

Baca Selengkapnya