Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin berbicara selama sesi majelis rendah parlemen, di Kuala Lumpur, Malaysia 26 Juli 2021. [Departemen Informasi Malaysia/Famer Roheni/Handout via Reuters/Files]
TEMPO.CO, Jakarta - PM Malaysia Muhyiddin Yassin memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran dirinya pun telah diterima oleh Raja Malaysia. Otomatis, saat ini, status Muhyiddin menjadi PLT PM hingga siapa penggantinya ditemukan.
"Dengan surat pengunduran dirinya, Yang Mulia Raja Malaysia telah setuju bahwa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan bertugas sebagai PLT PM hingga PM baru terpilih," ujar keterangan pers Istana Malaysia, dikutip dari Channel News Asia, Senin, 16 Agustus 2021.
Sebelum Kerajaan Malaysia mengeluarkan pernyataan resmi, Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi Khairy Jamaludin sudah lebih dulu membocorkan mundurnya Muhyiddin Yassin. Ia berkata bahwa kabinet Yassin telah mengajukan pengunduran diri ke Raja Malaysia dan berterima kasih atas kesempatan memimpin pemerintahan Malaysia.
Hal senada disampaikan oleh Menteri Senior Hishammuddin Hussein. Ia berkata, sebuah kehormatan bisa melayanan negara Malaysia besertya warganya. Pernyataan ini ia sampaikan tak lama setelah Muhyiddin Yassin menggelar rapat kabinet perihal rencananya bertemu dengan Raja Malaysia.
Mundurnya Muhyiddin Yassin tidak mengejutkan. Hal itu sudah diprediksi berbagai pihak seiring dengan mengerucutnya koalisi ia. Awal Agustus ini, misalnya, UMNO menarik dukungannya dari Muhyiddin Yassin.
Jumat pekan lalu, Pakatan Harapan menolak permohonannya untuk memberikan dukungan. Pakatan Harapan tidak menemukan alasan untuk mendukungnya. Di sisi lain, mereka memandang Yassin sudah kehabisan dukungan.
Muhyiddin Yassin sempat sesumbar bahwa ia memiliki cukup dukungan untuk bertahan di pemerintahan. Ia pun mengklaim bakal bisa melalui sidang pemakzulan yang diagendakan September nanti. Namun, seperti diberitakan, ia mundur lebih dulu.
Menyusutnya dukungan kepada Yassin adalah imbas dari keputusannya mengakhiri status darurat nasional COVID-19 Malaysia tanpa sepengetahuan raja. Padahal, status itu diambil bersama Raja Malaysia. Jadi, ia dianggap sudah melangkahi monarki. Di sisi lain, ia juga dianggap gagal mengendalikan pandemi COVID-19 yang sudah mencatatkan 1,4 juta kasus dan 12 ribu kematian.
