Aturan Pakai Masker di Sekolah di Florida Jadi Kontroversi

Reporter

Tempo.co

Kamis, 12 Agustus 2021 15:19 WIB

Petugas medis memberi semangat kepada pasien virus Corona yang dirawat di Rumah Sakit Sotiria di Athena, Yunani, 8 April 2020. Kasus COVID-19 di seluruh dunia menembus angka 2,1 juta, dengan Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia sebagai negara dengan jumlah kasus tertinggi. REUTERS/Stefan Jeremiah

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Gubernur Florida mengumumkan bahwa Dewan Pendidikan Florida diizinkan menahan gaji staf pengawas dan anggota dewan sekolah yang menentang perintah eksekutif Gubernur Florida Ron DeSantis. Aturan DeSantis itu adalah tidak mewajibkan penggunaan masker di sekolah.

Akan tetapi, sekolah-sekolah di Florida ingin itu menjadi hal yang wajib.

Ilustrasi penggunaan masker, sebagai salah satu upaya penyebaran virus.

Dalam pernyataan yang dirilis ke CBS4 dijelaskan orang tua berhak untuk membuat keputusan tentang pendidikan dan perawatan kesehatan untuk anak-anak mereka, sehingga ada penegakkan terhadap konsekuensi keuangan atas ketidakpatuhan hukum negara mengenai aturan ini.

Konsekuensi tersebut diantaranya Dewan Pendidikan negara bagian Florida bisa menahan gaji staf pengawas atau anggota dewan sekolah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.

Advertising
Advertising

“Prioritas Gubernur adalah melindungi hak orang tua dan memastikan bahwa setiap pelajar memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka yang beragam,” demikian pernyataan kantor Gubernur negara bagian Florida.

Anggota Dewan Sekolah Miami-Dade, Alberto Carvalho, yang mengelola distrik sekolah terbesar keempat di negara itu menolak atas aturan Gubernur tersebut.

"Saya tidak akan membiarkan keputusan saya dipengaruhi oleh ancaman terhadap gaji saya; harga kecil yang harus dibayar, mengingat beratnya masalah ini dan potensi dampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan pelajar dan karyawan kami yang berdedikasi.” Ia juga menambahkan “Saya ingin berterima kasih kepada Gubernur karena mengakui bahwa siswa tidak boleh dihukum.”

Sebelumnya, Gubernur DeSantis mengatakan bahwa orang tua sendiri yang harus memutuskan apa yang terjadi dengan anak-anak mereka di sekolah.

“Orang tua memiliki hak dasar untuk membesarkan anak-anak mereka, kesehatan, dan kesejahteraan. Hal itu harus dihormati oleh negara di semua tingkat pemerintahan. Kami percaya bahwa ini harus menjadi pilihan orang tua. Sebagai orang tua, saya ingin pilihan itu, dan banyak anak-anak saat ini telah pulih dari COVID, tidak ada pembenaran ilmiah untuk menempatkan anak-anak ini di tempat pertama,” kata DeSantis.

Perintah eksekutif Gubernur sebelumnya untuk melarang masker di sekolah-sekolah memang mengancam akan menarik dana negara jika sebuah distrik menentang perintahnya.

Baca juga: Bersama Relawan UIN Jakarta, BNPB Sebar Masker untuk Wilayah Jakarta

Afifa Rizkia Amani | miami.cbslocal.com

Berita terkait

Resmi Perpanjang Kontrak di Red Sparks, Berapa Gaji Megawati Hangestri?

2 jam lalu

Resmi Perpanjang Kontrak di Red Sparks, Berapa Gaji Megawati Hangestri?

Dalam kontrak barunya di Red Sparks, Megawati Hangestri bakal mendapat kenaikan gaji menjadi US$ 150 ribu per musim.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

10 jam lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

10 jam lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

18 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

1 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

5 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

5 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

5 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

5 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya