TEMPO.CO, Jakarta - Prancis pada Senin, 19 Juli 2021, memperluas rencana dalam memerangi pandemi Covid-19. Namun Prancis akan mengurangi hukuman denda bagi perusahaan yang melanggar aturan soal Covid-19 dan menunda pemberlakuannya.

Kebijakan Prancis soal aturan pembatasan ruang gerak masyarakat, terkenal yang paling ketat di Eropa. Terhitung mulai Agustus nanti, masyarakarat harus memperlihatkan surat bebas Covid-19 ketika hendak ke tempat-tempat umum dan wajib sudah diimunisasi vaksin virus corona bagi tenaga kesehatan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenakan masker selama mengunjungi rumah sakit darurat yang dibangun oleh militer di luar Rumah Sakit Emile Muller di Mulhouse, Perancis Timur, 25 Maret 2020. RUmah sait darurat ini dibuat guna menjadi tempat isolasi pasien terdampak Virus Corona. Cugnot Mathieu/Pool via REUTERS

Otoritas kesehatan Prancis akan memberikan surat keterangan bahwa seseorang sudah diimunisasi vaksin virus corona. Otoritas juga menerbitkan keterangan bahwa hasil tes yang baru dilakukan seseorang negatif Covid-19 atau dia baru sembuh dari infeksi virus corona.

Aturan yang berubah hanyalah rencana pemberlakuan denda 45 ribu euro kepada perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Dena akan dikurangi menjadi 1.500 euro dan akan dinaikkan secara bertahap jika kesalahan diulangi lagi.

Juru bicara Pemerintah Prancis Gabriel Attal menjelaskan untuk pelanggaran pertama, hukuman denda tidak akan dikenakkan, namun ditujukan untuk memperingatkan si pelanggar. Attal belum menjelaskan kapan aturan soal Covid-19 ini akan berakhir dan aturan soal denda pesisnya diberlakukan.

Dia hanya menyebut mungkin lebih dari sepekan, namun kurang dari sebulan demi memberikan kesempatan pada semua orang untuk beradaptasi dengan aturan baru. Prancis sekarang ini sudah memasuki gelombang keempat pandemi Covid-19.

Masyarakat harus memperlihatkan surat bebas Covid-19 ketika mau masuk ke tempat umum seperti bioskop, bar, restoran, rumah sakit, kereta api dan pesawat. Pada akhir pekan lalu, aturan ini menuai protes.

Rencana tersebut mendapat pengesahan dari parlemen Prancis lewat pemungutan suara dan diumumkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron sepekan lalu menyusul naiknya angka infeksi virus corona dan angka imunisasi vaksin Covid-19 yang melambat.

Baca juga: Kasus Virus Corona di Prancis Bertambah

Sumber: Reuters