TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kesehatan Dunia atau WHO sempat melontarkan kritik terhadap vaksin berbayar Indonesia yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma. Seperti dikutip dari situs resmi WHO, Jumat, 16 Juli 2021, WHO menyatakan vaksin berbayar di tengah pandemi bisa menimbulkan masalah etika.

Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr Ann Lindstrand mengatakan setiap warga negara memiliki kemungkinan dan akses yang sama untuk mendapatkan vaksin Covid-19. "Dibutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau semua yang paling rentan," kata Lindstrand.

Dia melanjutkan, ada dosis vaksin Covid-19 dari COVAX yang disampaikan melalui kerjasama dengan badan UNICEF, WHO, dll. "Tentu saja mereka memiliki akses vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX," ujarnya.

Setiap negara bisa menyelenggarakan vaksinasi gratis, meski ada sejumlah biaya dalam pengiriman. Biaya tersebut bisa ditutup dari pendanaan bank pembangunan multilateral, bank dunia dan sekarang juga open window dengan pendanaan yang cepat dan dapat diakses dari GAVI Dukungan pengiriman COVAX.

"Jadi dananya tak terlalu banyak, yang penting adalah setiap orang memiliki hak dan harus memiliki hak akses ke vaksin terlepas dari masalah keuangan," ujar Lindstrand.

Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, Dr Mike Ryan menambahkan, Indonesia sedang mengalami fase peningkatan penularan yang sangat intens selama beberapa minggu terakhir. "Faktanya di Asia Tenggara tingkat kematian harian di Indonesia hampir melebihi India, kami melihat peningkatan kasus sebesar 44 persen selama seminggu terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71 persen," katanya.

Jadi, ujar Ryan, Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit. Peningkatan kasus didorong oleh varian delta sehingga menyebabkan jumlah kematian yang tinggi setiap hari. "Banyak dari kematian itu terjadi pada orang yang rentan, pada orang yang lebih tua, pada orang dengan kondisi yang mendasari," katanya.

Hari ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 16 Juli 2021.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono dalam keterangannya.

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.