Pengunjuk rasa anti UU Keamanan Nasional Hong Kong berdemo pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, 1 Juli 2020. Ketika ribuan demonstran berkumpul di pusat kota untuk berdemonstrasi tahunan yang menandai hari peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina di 1997, polisi anti huru hara menggunakan semprotan merica untuk melakukan penangkapan, sementara toko-toko dan satu stasiun metro tutup. [REUTERS / Tyrone Siu]
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Hong Kong telah menangkap 117 orang sejak Parlemen Cina mengesahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong. Dari 117 orang tersebut, sebanyak 60 orang telah ditetapkan sebagai tersangka di mana mereka terdiri atas pelajar, politisi demokrat, aktivis, dan jurnalis.
UU Keamanan Nasional Hong Kong sendiri disahkan Parlemen Cina tahun lalu. Cina dan Hong Kong berdalih aturan itu dibuat untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman kudeta, terorisme, pengkhianatan, maupun intervensi asing. Realita di lapangan, regulasi itu lebih banyak dipakai untuk membungkam aktivis pro-demokrasi.
Biro Keamanan Hong Kong, dikutip dari Reuters, merasa bangga dengan penangkapan tersebut. Menurutnya, mereka telah berhasil mencegah kekacauan di Hong Kong dan mengembalikan keteraturan. Selain itu, mereka mengatakan bahwa para tahanan yang telah ditangkap hanya mewakili sebagian kecil populasi Hong Kong, 0,0016 persen.
"Kami ingin menegaskan bahwa segala penindakan hukum itu berdasarkan barang bukti serta hukum yang berlaku," ujar juru bicara Biro Keamanan Hong Kong, Rabu, 30 Juni 2021.
Biro Keamanan Hong Kong melanjutkan bahwa penangkapan ratusan warga tersebut tidak ada kaitannya dengan orientasi politik, latar belakang, ataupun profesi. Siapapun warga Hong Kong, selama berpotensi menjadi ancaman nasional, bisa ditangkap menurut Biro Keamanan.
Sebagai catatan, dari 117 orang yang ditangkap, usia termuda adalah 15 tahun. Sementara itu, usia tertua adalah 79 tahun. Salah satu figur publik yang masuk dalam daftar itu adalah taipan media Jimmy Lai.
Jimmy Lai ditangkap pada Agustus 2020 lalu atas dugaan berkolusi dengan pihak asing dan menggelar unjuk rasa ilegal. Bulan ini, surat kabar Apple Daily Newspaper milik Lai digrebek oleh Kepolisian Hong Kong untuk mencari barang bukti.
Secara kuantitas, penangkapan terbesar berdasarkan UU Keamanan Nasional Hong Kong terjadi pada Januari lalu. Di bulan itu, 50 aktivis dan politisi demokrat ditangkap. Mereka dianggap hendak menggulingkan pemerintah ketika menggelar pemilu independen (baca: ilegal) sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Hong Kong yang terlalu condong ke politisi "patriot" (pro-Cina).
