TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik PBB untuk isu HAM telah meminta adanya pemeriksaan independen perihal dugaan eksekusi massal tahanan politik di Iran pada tahun 1988. Hal itu menyusul menangnya hakim garis keras Ebrahim Raisi pada Pemilu Presiden Iran beberapa pekan lalu. Raisi dilaporkan terlibat dalam eksekusi ribuan orang itu.

Javaid Rehman, salah satu penyidik PBB, mengatakan kantornya telah mengumpulkan berbagai keterangan dan bukti soal eksekusi massal itu. Usai terkumpul semuanya dan dipelajari, bukti-bukti itu akan dipresentasikan di Dewan HAM PBB untuk mendorong adanya investigasi yang imparsial.

"Saya rasa ini waktunya dan sangat penting memulai investigasi apa yang terjadi di tahun 1988 serta apa peran individu-individu di peristiwa tersebut. Hal ini mengingat Ebrahim Raisi sudah menjadi Presiden Iran terpilih," ujar Rehman, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 29 Juni 2021.

Rehman melanjutkan, alasan lain dia mendorong investigasi Ebrahim Raisi karena dia mendapat laporan soal pembongkaran kuburan massal. Ia khawatir hal itu menjadi bagian dari upaya Iran menutup-nutupi jejak hitam Ebrahim Raisi.

Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi berbicara kepada media setelah pertemuan mereka di Teheran, Iran 19 Juni 2021. Presiden Iran Hassan Rouhani yang mundur pada Sabtu (19 Juni) memberi selamat kepada hakim garis keras Ebrahim Raisi, yang menang telak dalam pemilihan presiden Iran. [Situs web resmi Kepresidenan Iran/Handout via REUTERS ]

Jika hal itu benar terjadi dan dibiarkan, Rehman menyakini kepemimpinan Ebrahim Raisi di Iran bisa menjadi rezim berbahaya. Sebab, ia bisa saja terus melakukan pelanggaran HAM dan menyangkalnya sembari menutup-nutupi fakta yang ada.

"Investigasi ini juga untuk memberikan rasa tenang ke keluarga (korban eksekusi massal)...Kami telah berkomunikasi dengan Pemerintahan Iran karena kami khawatir ada kebijakan untuk menghancurkan kuburan massal dan bukti-bukti lainnya," ujar Rehman.

Ebrahim Raisi, selama ini, tidak pernah membantah ataupun membenarkan dirinya terlibat dalam eksekusi massal ribuan tahanan politik tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa sebagai hakim ia harus bersikpa tegas terhadap sosok-sosok yang dirasa mengancam keamanan warga Iran.

"Jika seorang hakim, jaksa sudah membela keamanan warganya, maka seharusnya ia dipuji. Saya bangga sudah membela HAM dalam berbagai posisi yang pernah saya emban," ujar Ebrahim Raisi bangga.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui kapan Rehman menargetkan presentasi soal dugaan pelanggaran HAM oleh Ebrahim Raisi.

Baca juga: Ebrahim Raisi Menjadi Presiden Iran, Kelanjutan Perjanjian Nuklir Dipertanyakan

ISTMAN MP | REUTERS