Sejumlah orang memegang bendera pelangi saat berpartisipasu dalam parade LGBTQ Pride di tengah pandemi COVID-19 di Republic Square di Paris, Prancis, 26 Juni 2021. REUTERS/Sarah Meyssonnier
TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Pemerintah Hungaria untuk melarang materi soal LGBT di sekolah mendapat dukungan Pemerintah Polandia. Bahkan, Menteri Pendidikan Polandia menyarankan agar kebijakan serupa diberlakukan juga di negara dengan bendera putih merah itu.
"Aturan Hungaria mengatur bahwa dalam mengajarkan isu seksualitas, sekolah tidak boleh mempromosikan operasi penggantian gender ataupun homoseksualita. Kita harus meniru regulasi itu di sini," ujar Menteri Pendidikan Polandia, Przemyslaw Czarnek, dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 28 Juni 2021.
Przemyslaw Czarnek adalah salah satu politisi garis keras di Polandia. Ia dikenal kerap menyuarakan ketidaksukaannya terhadap komunitas LGBT. Salah satunya perihal perayaan komunitas LGBT pada pekan lalu yang disebuth PRIDE Parade..
Czarnek menganggap apa yang dilakukan komunitas LGBT dalam parade PRIDE aneh. Ia bahkan mempertanyakan apakah anggota komunitas LGBT yang ikut dalam parade itu normal atau tidak.
"Menurut saya, orang-orang itu turun ke jalan dan melanggar ajaran Katolik secara vurgal. Mereka berperilaku tidak pantas. Apakah saya harus menerimanya begitu saja?" ujar Czarnek yang penunjukkannya pada tahun lalu dikecam oleh oposisi.
Seorang wanita mengibarkan bendera saat mengikuti parade Gay Pride kedua di Skopje, Makedonia Utara, 26 Juni 2021. REUTERS/Ognen Teofilovski
Merespon pernyataan Czarnek, Kementerian Kehakiman Polandia menyatakan belum ada rencana untuk membuat regulasi baru soal LGBT. Walau begitu, mereka memastikan bahwa Polandia konsisten dengan pandangannya soal LGBT dan tidak akan mendukungnya.
"Meski kami menghormati hak dari warga-warga yang memiliki orientasi seks berbeda...perlu diingat bahwa hal terpenting adalah menjaga anak-anak (dari pengaruh LGBT)," menurut kementerian.
Di Uni Eropa, langkah Hungaria melarang materi LGBT di sekolah menimbulkan perdebatan. Beberapa negara menyebut kebijakan LGBT di Hungaria terlalu ekstrim dan melanggar kode HAM Uni Eropa. PM Belanda Mark Rutte bahkan merasa Hungaria perlu keluar dari Uni Eropa jika tidak mengubah sikapnya soal LGBT.
PM Hungaria, Viktor Orban, bergeming meski ditekan dari berbagai sisi. Ia menegaskan bahwa penting bagi sekolah untuk tidak mempromosikan LGBT dari materi-materinya. Menurutnya, pemahaman soal LGBT lebih baik ditangani dan dibahas langsung orang tua murid dengan anak-anak mereka.
