TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara Kelompok G7 pada hari Sabtu sepakat untuk menarik pajak global yang lebih tinggi pada bisnis multinasional seperti Google, Facebook, Apple dan Amazon.

Sebagai upaya mengumpulkan ratusan miliar dolar untuk membantu pemerintah mengatasi dampak Covid-19, negara-negara maju dalam Kelompok G7 setuju untuk mendukung tarif pajak minimum perusahaan global setidaknya 15%, dikutip dari Reuters, 6 Juni 2021.
Perusahaan juga harus membayar lebih banyak pajak di negara tempat mereka melakukan penjualan.

"Para menteri keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global," kata Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak setelah memimpin KTT G7 dua hari di London.

Pertemuan itu, yang diselenggarakan di sebuah rumah megah abad ke-19 di dekat Istana Buckingham di pusat kota London, adalah pertama kalinya para menteri keuangan bertemu tatap muka sejak awal pandemi.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan ini sebagai komitmen yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mengakhiri apa yang dia sebut perlombaan ke dasar perpajakan global.

Menteri keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan kesepakatan itu kabar buruk bagi surga pajak di seluruh dunia.

"Perusahaan tidak akan lagi dalam posisi untuk menghindari kewajiban pajak mereka dengan membukukan keuntungan mereka di negara-negara dengan pajak terendah," kata Scholz.

Komisaris Ekonomi Uni Eropa Paolo Gentiloni, Presiden Eurogroup Paschal Donohoe, Presiden Bank Dunia David Malpass, Menteri Keuangan Italia Daniele Franco, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland, Menteri Keuangan Inggris Kanselir Rishi Sunak, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, Menteri Keuangan AS Janet Yellen, Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso berpose untuk foto keluarga selama pertemuan para menteri keuangan G7 di Lancaster House di London, Inggris, 5 Juni 2021. [REUTERS/Henry Nicholls]

Negara-negara kaya telah berjuang selama bertahun-tahun untuk menyetujui cara untuk meningkatkan lebih banyak pendapatan dari perusahaan multinasional besar, yang dapat membayar sedikit pajak atas miliaran dolar penjualan yang mereka lakukan di negara-negara di seluruh dunia, yang menguras keuangan publik.

Namun, pemerintahan Presiden AS Joe Biden memberi dorongan baru pada pembicaraan yang macet itu, dengan mengusulkan tarif pajak perusahaan global minimum 15% untuk mencegah perusahaan membukukan keuntungan di tempat lain.

15% berada di atas level di negara-negara seperti Irlandia tetapi di bawah level terendah di G7. Amazon dan Google menyambut baik perjanjian tersebut dan Facebook mengatakan kemungkinan akan membayar lebih banyak pajak.

"Kami ingin proses reformasi pajak internasional berhasil dan menyadari ini bisa berarti Facebook membayar lebih banyak pajak, dan di tempat yang berbeda," Nick Clegg, wakil presiden Facebook untuk urusan global dan mantan wakil perdana menteri Inggris.

Tetapi beberapa kelompok kampanye mengutuk apa yang mereka lihat sebagai kurangnya ambisi.

Kesepakatan itu, yang dibuat selama bertahun-tahun, juga berjanji untuk mengakhiri pajak layanan digital nasional yang dipungut oleh Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, yang menurut Amerika Serikat ditargetkan secara tidak adil kepada raksasa teknologi AS.

Tetapi langkah-langkah tersebut pertama-tama perlu mencari dukungan yang lebih luas pada pertemuan Kelompok G20, yang mencakup sejumlah negara berkembang, yang akan berlangsung bulan depan di Venesia.

"Ini rumit dan ini adalah langkah awal," kata Sunak.

Perusahaan besar mana yang akan dicakup, dan bagaimana pemerintah membagi pendapatan pajak, masih harus disepakati.

Jerman, Prancis dan Italia menyambut baik kesepakatan pajak, meskipun Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan dia akan memperjuangkan tarif pajak perusahaan minimum global yang lebih tinggi dari 15%, yang dia gambarkan sebagai "titik awal".

Kelompok aktvis seperti badan amal pembangunan internasional Oxfam juga mengatakan tarif pajak minimum harus jauh lebih tinggi. "Mereka menetapkan standar yang sangat rendah sehingga perusahaan dapat melangkahi saja," kata kepala kebijakan ketidaksetaraan Oxfam, Max Lawson.

Tetapi menteri keuangan Irlandia Paschal Donohoe, yang negaranya berpotensi terkena dampak karena tarif pajak 12,5%, mengatakan setiap kesepakatan global juga perlu memperhitungkan negara-negara kecil.

Sunak mengatakan kesepakatan itu adalah "hadiah besar" bagi pembayar pajak, tetapi terlalu dini untuk mengetahui berapa banyak uang yang akan dikumpulkan untuk Inggris.

Perjanjian tersebut tidak menjelaskan secara pasti bisnis mana yang akan dicakup oleh aturan, hanya mengacu pada perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan.

Beberapa negara Eropa khawatir bahwa bisnis seperti Amazon bisa lolos karena melaporkan margin keuntungan yang lebih rendah daripada kebanyakan perusahaan teknologi terkenal lainnya.

Para menteri juga setuju untuk bergerak ke arah membuat perusahaan menyatakan dampak lingkungan mereka dengan cara yang lebih sesuai standar, sehingga investor dapat memutuskan dengan lebih mudah apakah akan mendanai mereka.

Kelompok G7 mencakup Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada.

Baca juga: Kelompok G7 Sepakat Hentikan Pendanaan Batu Bara untuk Atasi Perubahan Iklim

REUTERS