Indonesia Inginkan Gencatan Senjata Permanen antara Palestina dan Israel

Kamis, 20 Mei 2021 13:00 WIB

Warga Palestina berdiri dekat kerusakan akibat serangan udara Israel di tengah pertempuran Israel-Palestina, di Kota Gaza, 19 Mei 2021. Juru bicara Kantor PBB mengatakan 132 bangunan telah hancur dan 316 lainnya rusak parah, termasuk enam rumah sakit dan sembilan pusat kesehatan primer rusak akibat serangan udara Israel. REUTERS/Mohammed Salem

TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto, menegaskan bahwa sikap Indonesia konsisten soal isu pertempuran Israel - Palestina. Ia berkata, Indonesia mendesak adanya penghentian kekerasan atau gencatan senjata atas pertempuran yang terjadi.

"Kami menginginkan berhentinya saling serang menyerang. Saving live, itu kan tujuan DK PBB. Tidak bisa menunggu," ujar Febrian dalam press briefing Kementerian Luar Negeri, Kamis, 20 Mei 2021.

Febrian melanjutkan bahwa apa yang diinginkan Indonesia bukan gencatan senjata yang sifatnya temporer, tetapi permanen. Apabila berkaca pada pengalaman selama ini, kata Febrian, gencatan senjata antara Palestina dan Israel tidak pernah berkelanjutan. Alhasil, tiap beberapa tahun atau bulan, selalu terjadi ketegangan baru.

"Situasi di Gaza (Palestina) kan sudah berkali-kali. Sempat ilang, kemudian ada lagi. Ini tidak akan bisa bertahan jika tidak ada mekanisme yang jelas," ujarnya.

Febrian menjelaskan bahwa Responsibility to Protect (R2P) PBB bisa saja digunakan untuk menangani situasi Palestina - Israel. Namun, ia mengingatkan bahwa R2P masih berupa konsep dan belum ada konsensus soal bagaimana hal itu diimplementasikan.

Sebagai catatan, R2P adalah rancangan soal bagaimana konflik kejahataan kemanusiaan, pelanggaran HAM, Genosida, hingga ethnic cleansing ditangani. Tujuannya, agar tidak ada intervensi kolektif yang malah menimbulkan eskalasi, tetapi langkah untuk mencapai damai yang berkelanjutan.

Adapun salah satu dari tiga pilar R2P yang masih kerap diperdebatkan adalah soal bagaimana jika negara tempat terjadinya kejahataan yang diatur R2P enggan dan tidak mampu bertanggung jawab.

"Paling ramai di pilar ketiga ini. Ini butuh pembahasan lebih jauh, butuh timing. Tentu koridor-koridornya sudah jelas, namun ini yang masih menjadi topik pembahasan. Belum ada konsensus soal bagaimana implementasi R2P."

"Jika betul nanti pilar ketiga yang akan dilaksanakan, hal itu harus melalui Dewan Keamanan PBB karena DK PBB lah yang diberi tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan...Gak bisa sepuluh negara nanti tiba-tiba melakukan intervensi kolektif," ujar Febrian.

Per berita ini ditulis, pertempuran antara Israel dan Palestina masih berlanjut. Israel bahkan menegaskan akan tetap melanjutkan serangannya ke Gaza. Adapun 227 warga Palestina tewas dalam pertempuran yang telah berlangsung selama 11 hari.

Baca juga: Indonesia Klarifikasi Kabar Tolak Resolusi Perlindungan HAM PBB

ISTMAN MP

Berita terkait

5 Fakta dari KTT OKI di Gambia, Menlu Retno: OKI Harus Dorong Gencatan Senjata Israel Hamas

4 jam lalu

5 Fakta dari KTT OKI di Gambia, Menlu Retno: OKI Harus Dorong Gencatan Senjata Israel Hamas

Yang mencuat di KTT OKI di Gambia, mulai dari seruan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi soal Palestina dan negara islam lainnya

Baca Selengkapnya

Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

4 jam lalu

Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

Pengunjuk rasa pro-Palestina mengadakan protes di sekitar acara mode bergengsi Met Gala di Museum Seni Metropolitan, New York.

Baca Selengkapnya

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

7 jam lalu

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza

Baca Selengkapnya

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

7 jam lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

12 Senator AS Ancam Sanksi Pejabat ICC dan Anggota Keluarga Jika Perintahkan Tangkap Netanyahu

7 jam lalu

12 Senator AS Ancam Sanksi Pejabat ICC dan Anggota Keluarga Jika Perintahkan Tangkap Netanyahu

12 senator AS mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap ICC jika menerbitkan perintah penangkapan terhadap perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Baca Selengkapnya

Malaysia Tolak Larang Perusahaan Pemasok Senjata ke Israel dalam Pameran di Kuala Lumpur

8 jam lalu

Malaysia Tolak Larang Perusahaan Pemasok Senjata ke Israel dalam Pameran di Kuala Lumpur

Suara pro-Palestina, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, mengatakan perusahaan Lockheed Martin dan MBDA harus dilarang

Baca Selengkapnya

Profil Gustavo Petro, Presiden Kolombia Tegas Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel

8 jam lalu

Profil Gustavo Petro, Presiden Kolombia Tegas Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel

Gustavo Petro, Presiden Kolombia ini menyatakan sikap negaranya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel karena genosida di Gaza Palestina.

Baca Selengkapnya

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

8 jam lalu

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina

Baca Selengkapnya

Militer Israel Ambil Kendali Penyeberangan Rafah dari Gaza ke Mesir

9 jam lalu

Militer Israel Ambil Kendali Penyeberangan Rafah dari Gaza ke Mesir

Militer Israel mengambil kendali atas perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir

Baca Selengkapnya

Belgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

9 jam lalu

Belgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Menlu Belgia Hadja Lahbib mengatakan negaranya akan mendukung resolusi yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB

Baca Selengkapnya