TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam pada Selasa, 4 Mei 2021, mengutarakan bahwa pihaknya sedang menggodok aturan untuk mengatasi masalah berita bohong ‘fake news’, misinformasi, kebencian dan kebohongan. Pengakuan Lam itu langsung memunculkan waswas soal kebebasan pers di Hong Kong.

Menurut Lam, pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap berita-berita bohong yang beredar, namun Hong Kong saat ini belum memiliki aturan mengenai berita bohong.

“Undang-undang berita bohong perlu penelitian, khususnya bagaimana negara-negara asing mengatasi banyaknya informasi yang tidak akurat, misinformasi, kebencian dan kebohongan di media sosial. Kami dengan sungguh-sungguh akan menangani permasalahan ini karena berita bohong melukai banyak orang,” kata Lam.

Ilustrasi wartawan televisi. shutterstock.com

Pernyataan Lam disampaikan sehari setelah RTHK mewartakan stasiun televisi itu tidak akan memperbaharui kontrak mereka dengan wartawan Nabela Qoser. Sosok Qoser dikenal suka memberikan pertanyaan keras pada Lam dan pejabat lainnya selama terjadinya unjuk rasa anti-pemerintah pada 2019.

Wartawan lainnya, Bao Choy, dinyatakan bersalah oleh pengadilan pada bulan lalu atas tuduhan mengakses catatan publik dengan tidak benar untuk keperluan film dokumenter mengenai cara aparat kepolisian menangani gelombang unjuk rasa pro-demokrasi pada 2019, menghadapi wartawan dan pengamat.

Di bawah arahan Beijing, Hong Kong telah mengambil langkah otoriter, yang cepat setelah memberlakukan undang-undang keamanan nasional pada 2020 dengan harapan mendorong patriotisme di berbagai aspek kehidupan di Hong Kong.

Baca juga: Hari Kebebasan Pers Dunia, AJI Jakarta Desak Usut Kekerasan Terhadap Wartawan

Sumber: Reuters