TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin dari 23 negara dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sepakat untuk merealisasikan ide membuat perjanjian internasional terkait penanganan pandemi. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi misalkan di masa depan nanti terjadi lagi pandemi dengan skala serupa atau setara COVID-19.

Ide perjanian itu sendiri tercetus dari salah satu pimpinan Uni Eropa, Charles Michel. Ia mengungkapkannya pada pertemuan G20 November lalu. Selasa ini, puluhan negara mendukungnya yang beberapa di antaranya adalah Fiji, Portugal, Inggirs, Prancis, Jerman, Korea, Afrika Selatan, Spanyol, Serbia, Indonesia, dan banyak lagi.

"Pandemi baru atau situasi darurat kesehatan akan terjadi lagi suatu saat nanti. (Belajar dari pandemi COVID-19) Tidak ada satupun negara ataupun agensi multilateral yang bisa menghadapi situasi itu sendirian. Kami percaya bahwa negara-negara perlu bekerja sama, membuat kesepakatan baru," uja pernyataan bersama ke-23 negara dan WHO, Reuters, Selasa, 30 Maret 2021.

Rancangan kasar perjanjian tersebut sudah ada dan meliputi beberapa poin. Salah satunya soal kesetaraan askes ke vaksin, obat-obatan, serta layanan kesehatan. Hal itu berkaca pada masih timpangnya distribusi vaksin COVID-19 sejak dimulai pada Desember lalu.

Selain soal kesetaraan akses, juga ada poin-poin soal sistem peringatan dini, pembagian data riset, distribusi serta produksi vaksin, diagnostik, dan penyediaan alat pelindung diri untuk tenaga medis. Semangat yang ingin ditekankan, menurut ke-23 negara dan WHO, adalah transparansi, tanggung jawab, dan kooperasi penanganan pandemi yang bersifat global dan terintegrasi.

"Kami menyakini bahwa memastikan kita semua belajar dari pengalaman pandemi COVID-19 adalah tanggung jawab pemimpin negara manapun," ujar pernyataan bersama mereka.

Per berita ini ditulis, tercatat ada 128 juta kasus serta 2,8 juta kematian akibat COVID-19 secara global. Adapun jumlah pasien yang sembuh ada 103 juta orang.

Baca juga: Asal-usul Virus Corona, WHO dan Cina Yakin Manusia Tertular dari Hewan Perantara

ISTMAN MP | REUTERS