Tingkatkan Tekanan, Amerika Beri Sanksi Baru ke Militer Myanmar

Selasa, 23 Maret 2021 09:30 WIB

Para pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan petugas keamanan di tengah aksi protes anti-kudeta di Hlaing Township di Yangon, Myanmar, 17 Maret 2021. REUTERS/Stringer

TEMPO.CO, Jakarta - Belum juga berakhirnya kudeta Myanmar oleh junta militer membuat Amerika gerah. Oleh karenanya, mereka menerbitkan sanksi baru untuk meningkatkan tekanan ke Militer Myanmar. Dikutip dari kantor berita Reuters, ada dua pejabat dan dua unit Militer Myanmar yang menjadi sasaran sanksi baru Amerika.

"Aksi kami hari ini adalah penegasan bahwa kami akan terus melawan pemimpin kudeta dan mereka yang memicu kekerasan di Myanmar," ujar Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken, Senin, 22 Maret 2021.

Sebagaimana diketahui, kudeta Myanmar sudah berjalan sejak 1 Februari lalu. Aksi yang dipicu kekalahan partai afiliasi militer di pemilu tahun lalu tersebut telah memakan korban jiwa kurang lebih 250 orang. Mayoritas dari mereka ditembak oleh aparat Militer Myanmar yang mengklaim tidak menyangka akan mendapat perlawanan dari warga.

Sanksi ke Militer Myanmar kali ini bukan yang pertama dari Amerika. Mereka sudah menerbitkan berbagai sanksi sebelumnya, termasuk sanksi-sanksi yang berkaitan dengan krisis Rohingya pada 2017. Namun, khusus kudeta Myanmar, sanksi dari Amerika secara spesifik menyasar mereka yang berada di Militer Myanmar dan segala hal yang menyokong operasional mereka.

Pada sanksi terbaru, salah satu pejabat Militer Myanmar yang terkena sanksi adalah Than Hlaing. Ia adalah Kepala Kepolisian Militer yang dilantik usai kudeta dimulai. Sosok kedua adalah Aung Soe, Jenderal Komando Pasukan Khusus yang mengawasi langsung pembantaian terhadap demonstran Myanmar.

Selanjutnya, untuk dua unit militer yang dikenai sanksi, mereka adalah Divisi Infantri Ringan 77 dan 33. Selama kudeta berlangsung, mereka menjadi ujung tombak Militer Myanmar untuk menekan demonstrasi di dua kota terbesar Myanmar, Yangon dan Mandalay.

Dengan sanksi dari Amerika, maka Thn Hlaing, Aung Soe, dan semua personil dari Divisi Infantri Ringan terkait tidak bisa lagi berkunjung ke Amerika. Selain itu, mereka juga tidak bisa lagi mengakses layanan finansial, mengambil aset, ataupun bertransaksi dengan entitas di Amerika.

"Rekaman video yang kami terima menunjukkan bagaimana aparat Militer Myanmar menaiki truk sambil menembaki warga beserta rumahnya," ujar Pemerintah Amerika dalam keterangan persnya.

Sebelumnya, Uni Eropa sudah lebih dulu memberikan sanksi baru kepada Myanmar. Adapun Uni Eropa memberi sanksi kepada 11 orang yang dianggap terlibat dan bertanggung jawab atas kudeta Myanmar.

Baca juga: Kudeta Myanmar: Uni Eropa Beri Sanksi Pada 11 Orang

ISTMAN MP | REUTERS

Berita terkait

Pemberontak Myanmar Rebut Wilayah Rakhine yang Dihuni Etnis Rohingya

7 jam lalu

Pemberontak Myanmar Rebut Wilayah Rakhine yang Dihuni Etnis Rohingya

Pemberontak Arakan Army menguasai wilayah Rakhine yang banyak dihuni warga Rohingya di Myanmar. Mereka membantah menargetkan Rohingya.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin Sebut Kopi Asal Sumedang Mendunia Gegara Ini

2 hari lalu

Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin Sebut Kopi Asal Sumedang Mendunia Gegara Ini

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebut kopi asal Sumedang mendunia gegara ini. Apa itu?

Baca Selengkapnya

Deretan Pimpinan Negara yang Pernah Dapat Surat Penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional

3 hari lalu

Deretan Pimpinan Negara yang Pernah Dapat Surat Penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional pernah mengerbitkan surat penangkapan sejumlah pimpinan negara. Belum ada dari Israel

Baca Selengkapnya

Ingin Israel Dihukum, 5 Negara Ini Kritik Ancaman AS Kepada Mahkamah Pidana Internasional

3 hari lalu

Ingin Israel Dihukum, 5 Negara Ini Kritik Ancaman AS Kepada Mahkamah Pidana Internasional

Sejumlah pihak bereaksi setelah Amerika mengancam hakim ICC jika mengeluarkan surat penangkapan kepada PM Israel, Benjamin Netanyahu.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Kembali Melemah

6 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Kembali Melemah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dalam penutupan perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan

9 hari lalu

Terkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan

Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meresmikan perusahaan produksi solder dari timah di Kota Batam.

Baca Selengkapnya

12 Senator AS Ancam Sanksi Pejabat ICC dan Anggota Keluarga Jika Perintahkan Tangkap Netanyahu

12 hari lalu

12 Senator AS Ancam Sanksi Pejabat ICC dan Anggota Keluarga Jika Perintahkan Tangkap Netanyahu

12 senator AS mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap ICC jika menerbitkan perintah penangkapan terhadap perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Baca Selengkapnya

Kelompok Perlawanan Myanmar Klaim Tangkap Ratusan Aggota Junta Militer

12 hari lalu

Kelompok Perlawanan Myanmar Klaim Tangkap Ratusan Aggota Junta Militer

Tentara Arakan atau Arakan Army menyatakan telah menangkap ratusan anggota junta Myanmar.

Baca Selengkapnya

10 Negara dengan Jumah Penduduk Terbanyak di Dunia

13 hari lalu

10 Negara dengan Jumah Penduduk Terbanyak di Dunia

Dilansir dari World Population by Country, ada 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia termasuk ke dalam 5 besar.

Baca Selengkapnya

Gedung Putih Minta Rusia Dijatuhi Sanksi Lagi karena Kirim Minyak ke Korea Utara

16 hari lalu

Gedung Putih Minta Rusia Dijatuhi Sanksi Lagi karena Kirim Minyak ke Korea Utara

Gedung Putih menyarankan agar Rusia dijatuhi lagi sanksi karena diduga telah secara diam-diam mengirim minyak olahan ke Korea Utara

Baca Selengkapnya