Para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng yang menggambarkan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, memberikan hormat tiga jari saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. REUTERS/Stringer
TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Myanmar tidak mau ketinggalan ikut menentang kudeta yang terjadi di sana. Ahad kemarin, 7 Maret 2021, mereka menyerukan gerakan mogok nasional yang akan efektif dimulai Senin ini. Tujuannya, untuk menghentikan secara paksa kegiatan ekonomi di Myanmar yang pada akhirnya akan mendorong junta militer menghentikan kudeta.
Dikutip dari Channel News Asia, sembilan organisasi di bawah bendera Serikat Pekerja Myanmar sudah menyatakan akan ikut dalam gerakan itu. Adapun mereka berharap hal itu akan memicu langkah serupa dari organisasi-organisasi lainnya.
"Gerakan mogok ini akan meningkatkan kemungkinan mereka yang di sektor swasta pun juga akan mau terlibat (gerakan menentang kudeta). Menurut kami ini strategi yang masuk akal untuk menekan Militer Myanmar," ujar Direktur Program dan Regional Solidarity Center, Andrew Tillet Seks, Ahad kemarin.
Pihak Militer Myanmar belum menanggapi hal tersebut. Adapun jika kegiatan ekonomi benar-benar terhenti akibat mogok nasional, maka hal itu akan menjadi pukulan berikutnya terhadap Militer Myanmar.
Per berita ini ditulis, situasi di Myanmar masih panas. Warga-warga terus menggelar unjuk rasa, mendesak Militer Myanmar untuk segera mengakhiri kudeta dan membebaskan para tahanan politik. Namun, Militer Myanmar bergeming dan malah menembaki warga yang berdemo.
Menurut laporan PBB, aksi Militer Myanmar tersebut sudah memakan banyak korban jiwa. Jumlahnya kurang lebih 54 orang. Di sisi lain, Militer Myanmar juga sudah menculik lebih dari 1700 orang yang terdiri atas aktivis hingga pejabat negara.
Kondisi di Myanmar tak ayal mendorong berbagai negara mengambil sikap tegas seperti pemberian sanksi. Amerika bahkan baru saja memberikan sanksi baru berupa pemblokiran aktivitas dagang Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan dua konglomerasi militer. Keduanya adalah Myanmar Economic Cooperation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL). Pemblokiran efektif per Senin ini.
Khususu MEC dan MEHL, selama ini keduanya digunakan Militer Myanmar sebagai sumber uang mereka. Via keduanya, Militer Myanmar mengendalikan industri-industri yang menguntungkan mulai dari bir, rokok, telekomunikasi, ban, pertambangan, serta real estate.
Pemblokiran aktivitas dagang tersebut, apabila dikombinasikan dengan mogok nasional, bisa memiskinkan Militer Myanmar untuk memaksa mereka menghentikan kudeta. Namun, sejauh ini, Militer Myanmar optimistis bakal bisa bertahan. Militer Myanmar mengaku sudah terbiasa dengan sanksi dan bakal bertahan dengan sekutu-sekutu setianya.
