TEMPO.CO, - Pemerintah Swiss bakal mengadakan referendum untuk menentukan larangan memakai cadar Ahad besok. Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar rakyat Swiss mendukung larangan cadar untuk diatur dalam undang-undang.

Jelang referendum ini, Partai Rakyat Swiss (SVP), partai sayap kanan, memasang baliho di sebuah desa di Zurich dengan gambar seorang wanita mengenakan jilbab hitam dan cadar disertai tulisan 'Hentikan Ekstremisme'.

“Di Swiss, tradisi kami adalah menunjukkan wajah anda. Itu adalah tanda kebebasan dasar kami," kata Walter Wobmann, anggota parlemen SVP dan ketua komite referendum dikutup dari Reuters, Rabu, 3 Maret 2021.

Proposal referendum ini datang jauh sebelum pandemi virus corona yang membuat semua orang menutup wajahnya dengan masker. Pada 11 Oktober 2017, pemerintah Swiss mengumumkan bahwa usulan tentang larangan burqa dan niqab berhasil meraup 100 ribu tanda tangan yang disyaratkan untuk dilakukan pemungutan suara.

Usulan referendum larangan cadar ini tidak menyebut Islam secara langsung. Mereka justru mengaitkannya bahwa larangan ini diperlukan guna mewaspadai perusuh yang biasa menutupi wajahnya. Tetap saja, politikus, media, dan juru kampanye lokal menjulukinya sebagai larangan burqa.

Proposal itu membuat hubungan Swiss dan umat Islam menegang setelah warga memilih untuk melarang pembangunan menara masjid baru pada 2009. Dua kanton atau distrik di Swiss telah melarang penggunaan penutup wajah secara lokal.

Wobmann mengatakan pemungutan suara itu tidak menentang Islam itu sendiri, tetapi menyatakan jika cadar simbol dari Islam politik yang ekstrem. "Yang telah menjadi semakin menonjol di Eropa dan tidak memiliki tempat di Swiss," ucap diam

Prancis melarang penggunaan cadar di depan umum pada tahun 2011 dan Denmark, Austria, Belanda, dan Bulgaria memiliki larangan penuh atau sebagian untuk mengenakan penutup wajah di depan umum.

Tidak ada seorang pun di Swiss yang mengenakan burqa dan hanya sekitar 30 wanita yang mengenakan niqab, perkiraan Universitas Lucerne. Muslim membentuk 5,2 persen dari populasi Swiss yang berjumlah 8,6 juta orang, dengan sebagian besar berasal dari Turki, Bosnia dan Kosovo.

Muslim Swiss mengatakan partai-partai sayap kanan menggunakan pemungutan suara untuk mengumpulkan pendukung dan menjelekkan mereka. Umat muslim di sana memperingatkan larangan ini dapat memicu perpecahan yang lebih luas.

“Niqab adalah lembaran kosong yang memungkinkan orang untuk memproyeksikan ketakutan mereka ke atasnya,” kata Andreas Tunger-Zanetti, manajer Pusat Penelitian Agama di Universitas Lucerne.

"Tapi ... Anda sangat tidak mungkin bertemu seseorang di jalan Swiss mengenakannya."

Dia mengatakan larangan berisiko memperkuat citra Swiss sebagai anti-Islam dan dapat menimbulkan kebencian di antara sebagian Muslim.

Rifa'at Lenzin, 67 tahun, seorang wanita Muslim Swiss, mengatakan dia sepenuhnya menentang larangan tersebut, yang menangani masalah yang tidak ada, di negara di mana Muslim terintegrasi dengan baik. "Mengubah konstitusi untuk memberi tahu orang apa yang boleh dan tidak boleh mereka pakai adalah ide yang sangat buruk. Ini Swiss, bukan Arab Saudi," tuturnya.

“Kami adalah Muslim tetapi kami adalah warga negara Swiss yang tumbuh di sini juga,” kata Lenzin. “Pemungutan suara ini benar-benar rasis dan Islamofobia".

Baca juga: Perempuan di Belanda Diusir dari Bus karena Cadar

Sumber: REUTERS