Prancis Imbau Amerika dan Uni Eropa Distribusikan Vaksin COVID-19 ke Afrika

Jumat, 19 Februari 2021 07:30 WIB

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan konferensi pers di akhir KTT para pemimpin Uni Eropa, di Brussel, Belgia, 11 Desember 2020. [Olivier Hoslet / Pool via REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron ikut mengeluhkan distribusi vaksin COVID-19 secara global tidak merata. Untuk mencegah hal itu berkelanjutan, Macron meminta Amerika dan Uni Eropa untuk mengalihkan 5 persen suplai vaksin COVID-19 yang mereka punya.

Macron menyarankan 5 persen suplai vaksin COVID-19 itu diarahkan ke Afrika. Ia berkata, pengembangan vaksin COVID-19 yang mayoritas terpusat di barat telah membuat wilayah dengan kemiskinan tinggi seperti Afrika kelimpungan. Mereka, kata Macron, harus membayar tinggi untuk bisa mendapat vaksin, 2-3 kali lipat dari harga normal.

"Distribusi yang tidak merata ini malah mempercepat kesenjangan global...Kita telah membiarkan situasi di mana ratusan juta vaksin COVID-19 dikuasai negara-negara kaya dan kita belum memikirkan negara-negara miskin," ujar Emmanuel Macron menjelang pertemuan G7 pekan ini, dikutip dari Al Jazeera, Kamis, 18 Februari 2021.

Macron melanjutkan bahwa situasi tersebut harus segera dipecahkan atau kesenjangan akan kian parah. Menurutnya, tidak adil apabila pemberian vaksin harus ditentukan dari di mana seseorang tinggal.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa timpangnya distribusi vaksin COVID-19 juga hasil dari upaya memainkan pengaruh di negara-negara tertentu. Ia menyinggung soal Cina dan Rusia yang menggunakan vaksin-vaksin COVID-19 buatan mereka untuk mengisi kekosongan di sejumlah negara yang mereka pilih secara spesifik.

"Menyumbangkan lima persen tidak akan mengganggu kampanye vaksinasi yang anda punya. Sisihkan sedikit dosis yang kalian punya dan kemudian distribusikan sesegera mungkin ke mereka yang membutuhkan."

"Ini bukan tentang diplomasi vaksin apalagi permainan kekuatan. Ini soal kesehatan publik," ujar Macron yang kemudian menuntut produsen vaksin lebih transparan soal penetapan harga produk mereka.

Pernyatan Macron menyusul komentar senada dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Rabu kemarin, Guterres mengeluh distribusi vaksin COVID-19 terlalu timpang ke negara-negara Barat. Selain itu, ia berkata, 75 persen suplai vaksin COVID-19 di dunia dikuasai oleh 10 negara saja di mana menurutnya tidak sehat untuk kelanjutan kampanye vaksinasi global.

Sebagai contoh, kata Guterres, Inggris dan Kanada telah memesan vaksin COVID-19 yang cukup memvaksinasi warganya lebih dari sekali. Sementara di Afrika, kebanyakan negara di sana tidak mampu untuk sekalipun melakukan vaksinasi COVID-19. Total, ada 130 negara yang belum memiliki vaksin COVID-19 satu dosis pun.

Baca juga: PBB: 75 Persen Vaksin COVID-19 Dikuasai 10 Negara

ISTMAN MP | AL JAZEERA






Berita terkait

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

17 menit lalu

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel

Baca Selengkapnya

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

21 jam lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

1 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

1 hari lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

1 hari lalu

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

1 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

1 hari lalu

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal efek samping langka dari vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

1 hari lalu

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980

Baca Selengkapnya

Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

1 hari lalu

Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

Tema World Water Forum ke-10 di Bali berkaitan dengan sejumlah tujuan UNICEF. Salah satunya soal akses air bersih untuk anak-anak di daerah.

Baca Selengkapnya

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

1 hari lalu

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.

Baca Selengkapnya