TEMPO.CO, - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan dia menerima surat dari pemimpin militer Myanmar yang baru melakukan kudeta. Pemimpin junta baru ini meminta bantuan Thailand untuk mendukung demokrasi.

"Kami mendukung proses demokrasi di Myanmar tetapi yang terpenting saat ini adalah menjaga hubungan baik karena berdampak pada masyarakat, ekonomi, perdagangan perbatasan, khususnya sekarang,” kata Prayuth dikutip dari Reuters, Rabu, 10 Februari 2021.

“Thailand mendukung proses demokrasi. Sisanya terserah dia bagaimana melanjutkan," ucap dia.

Surat dari militer Myanmar ini menarik lantaran Prayuth juga melakukan kudeta untuk duduk di posisinya saat ini. Dia menggulingkan perdana menteri terpilih pada 2014 dan tetap menjabat setelah pemilu 2019 yang menurut para pesaingnya penuh kecurangan. Kepada wartawan di Bangkok, dia mengklaim selalu mendukung demokrasi di negara tetangga.

Baca juga: Setelah Thailand, Salam Tiga Jari Hunger Games Muncul di Kudeta Myanmar

Tentara Min Aung Hlaing menggulingkan pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari dan menahannya. Militer berdalih pemilu 2020 yang dimenangkan partainya Aung San Suu Kyi penuh kecurangan. Komisi pemilihan telah menolak klaim tentara tersebut.

Ribuan warga Myanmar pun turun ke jalan menentang menentang kudeta yang menghentikan transisi tentatif selama satu dekade menuju demokrasi. Mereka juga menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi.

Sebelum Myanmar, demonstrasi besar-besaran terjadi di Thailand yang mendesak Prayuth mundur. Warga Thailand menuduh Prayuth merekayasa pemilu terakhir untuk melanjutkan dominasi politik di negara itu oleh tentara dan monarki. Dia menyangkal adanya gangguan.

Tentara Thailand dan Myanmar memiliki hubungan kerja yang erat dalam beberapa dekade terakhir meskipun ada sejarah permusuhan yang jauh antara kedua negara.

REUTERS

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2AA0V7?il=0