TEMPO.CO, Jakarta - Butuh berdebat dua hari sebelum Amerika akhirnya memutuskan aksi militer Myanmar sebagai kudeta. Dikutip dari Channel News Asia, bagaimana Penasehat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint diculik menjadi landasan utama di balik keputusan tersebut.

"Setelah pengkajian yang penuh kehati-hatian, kami memutuskan bahwa Aung San Suu Kyi dan Win Myint diculik dalam sebuah kudeta militer. Kami tetap melanjutkan desakan kami kepada Militer Myanmar untuk membebaskan mereka tanpa syarat," ujar juru biacara Kementerian Luar Negeri Amerika, Ned Price, Selasa waktu setempat, 2 Februari 2021.

Seperti diberitakan sebelumnya, situasi di Myanmar memanas sejak Senin kemarin. Militer Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, merebut pemerintahan yang ada. Hal itu dimulai dengan menangkap sejumlah pejabat negara Myanmar dan berlanjut hingga pemecatan para menteri yang bertugas.

Adapun bibit kudeta Myanmar ini sudah terasa sejak tahun lalu ketika partai militer Myanmar, USDP (Union Solidarity and Development Party), kalah dari partai sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, NLD (National League for Democracy). USDP menganggap ada kecurangan di pemilu tersebut sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah.

Peristiwa itu memicu reaksi keras dari berbagai negara. Amerika adalah salah satunya. Karena sekarang Amerika menganggap aksi Min Aung Hlaing sebagai kudeta, maka negeri Paman Sam tersebut wajib memblokir pengiriman dana bantuan ke Myanmar. Hal tersebut diatur dalam regulasi Foreign Assistance Act.

Baca juga: Usai Kudeta, Militer Myanmar Langsung Copot 24 Menteri

Pemimpin pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi tiba di gedung Parlemen di Stormont, Belfast, 24 Oktober 2013. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa telah ditahan dalam penggerebekan dini hari, kata juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi pada hari Senin, 1 Februari 2021. [REUTERS / Cathal McNaughton / File Foto]

Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Amerika sudah mengirimkan kurang lebih US$1,5 miliar ke Myanmar sejak 2012. Dana bantuan itu untuk membantu transisi ke sistem pemerintahan yang demokratis di sana. Terakhir kali Amerika mengirimkan bantuan, nilainya US$135 juta.

"Namun, hanya sangat kecil dari dana tersebut yang diberikan kepada pemerintah. Bahkan nyaris tidak ada," ujar Price.

Price melanjutkan, keputusan menganggap apa yang terjadi di Myanmar sebagai kudeta juga membuka berbagai kemungkinan soal sanksi tambahan. Terakhir kali Amerika memberikan sanksi ke Myanmar, hal itu terjadi di tahun 2019. Sanksi ditujukan kepada empat figur militer termasuk Min Aung Hlaing atas pembantaian Rohingya.

Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Luar Negeri Amerika menambahkan bahwa mereka akan mengupayakan bantuan kemanusiaan tetap diberikan ke Myanmar. Terutama, kata mereka, terhadap para penyintas Rohingya yang masih bertahan di sana. Ada kekhawatiran mereka akan terdampak oleh kudeta Myanmar.

"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bantuan kami ke Myanmar. Seperti kata Presiden Joe Biden, kami akan meminta pertanggungjawaban dari Militer Myanmar dan penyokongnya," ujar Kementerian Luar Negeri Amerika.

Terakhir, Kementerian Luar Negeri Amerika mengklarifikasi kabar soal mereka telah mengontak pelaku kudeta. Sejauh ini belum ada kontak apapun dengan pelaku kudeta Myanmar ataupun pejabat pemerintahan yang dilengserkan.

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA | AL JAZEERA

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/us-determines-myanmar-army-carried-out-coup-blocking-aid-14097690

https://www.aljazeera.com/news/2021/2/2/us-designates-myanmar-takeover-a-coup