TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyatakan durasi status darurat nasional COVID-19 Malaysia bisa diubah sewaktu-waktu. Namun, keputusan pengubahan tersebut ada sepenuhnya pada Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah. Jika tidak ada keputusan untuk mengakhiri darurat nasional lebih cepat, maka status itu akan berlaku hingga 1 Agustus nanti.
"Saya berikan jaminan mesin pemerintah dan layanan publik tidak akan terdampak status darurat nasional ini," ujar Muhyiddin Yassin, Selasa, 12 Januari 2021.
Untuk membantu Raja Malaysia kapan status darurat nasional sebaiknya diakhiri, Muhyiddin Yassin berkata pemerintahannya akan membentuk sebuah komite khusus terkait hal tersebut. Tugas mereka, memberikan kajian dan rekomendasi kepada Raja Malaysia soal bagaimana status darurat nasional diterapkan dan hingga kapan.
Sepanjang status darurat nasional berlaku, lanjut Muhyiddin Yassin, maka segala kegiatan parlemen dan pemilihan umum akan ditunda dahulu. Selain itu, Pemerintah Malaysia bisa membuat regulasi baru tanpa pengesahan dari Parlemen.
Untuk Raja Malaysia, ia akan mendapat hak untuk mengambil alih penggunaan lahan, rumah sakit, dan laboratorium milik swasta. Namun, pengambilalihan itu hanya apabila berkaitan dengan upaya pemerintah untuk memerangi pandemi COVID-19.
"Bukan niatan saya untuk mencegah pemilu digelar. Isu utama di sini yang mencegah pemilu digelar adalah pandemi COVID-19...Saya tahu ada sejumlah partai yang benar-benar ingin menggelar pemilu sekarang," ujar Muhyiddin Yassin, menyinggung tekanan politik dari oposisi.
Per berita ini ditulis, Malaysia tercatat memiliki 138 ribu kasus dan 555 kematian akibat COVID-19. Angka itu lebih rendah dari Indonesia yang mencatatkan 828 ribu kasus dan 24 ribu kematian.
