TEMPO.CO, Jakarta - Polisi Hong Kong menangkap 53 orang aktivis Hong Kong dan tokoh pro-demokrasi selama penggerebekan Rabu fajar, sebagai bagian dari upaya keras Cina sejak memberlakukan undang-undang keamanan nasional Hong Kong tahun lalu.

Pendukung pro-demokrasi Hong Kong yang paling terkemuka ditangkap dalam penggerebekan di 72 tempat. Pihak berwenang mengatakan pemungutan suara tidak resmi tahun lalu untuk memilih kandidat oposisi dalam pemilihan kota, adalah bagian dari rencana untuk "menggulingkan" pemerintah.

Dikutip dari Reuters, 7 Januari 2021, penangkapan itu terkait dengan pemungutan suara, yang digelar independen terorganisir dan tidak mengikat, untuk memilih kandidat oposisi dalam pemilihan legislatif Hong Kong yang ditunda hingga kini.

Sekitar 1.000 polisi mengambil bagian dalam penggerebekan, termasuk penggeledahan di kantor lembaga survei dan firma hukum.

Berbicara kepada wartawan Rabu malam, seorang juru bicara polisi mengatakan penyelidikan sedang berlangsung, dan akan lebih banyak penangkapan. "Ada 1.000 petugas telah terlibat dalam operasi tersebut, yang melihat 72 lokasi digeledah dan lebih dari US$ 200.000 (Rp 2,7 miliar) aset dibekukan," kata polisi, dikutip dari CNN.

Chris Patten, gubernur Inggris terakhir di Hong Kong mengatakan Partai Komunis Cina telah merusak kebebasan di Hong Kong. "Demokrasi liberal di seluruh dunia harus terus berbicara menentang kehancuran brutal masyarakat bebas."

Patten mengatakan negara Barat harus lebih keras dengan Cina dan memarahi Komisi Eropa karena mengupayakan kesepakatan perdagangan dengan Beijing.

"Kami seharusnya tidak berusaha untuk menahan Cina tetapi untuk membatasi Partai Komunis Cina," kata Patten.

Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee mengatakan mereka yang ditangkap telah merencanakan untuk menyebabkan "kerusakan serius" pada masyarakat dan bahwa pihak berwenang tidak akan mentolerir tindakan subversif.

"Operasi hari ini menargetkan elemen aktif yang diduga terlibat dalam kejahatan penggulingan atau campur tangan serius untuk menghancurkan pelaksanaan tugas resmi pemerintah Hong Kong," kata Lee.

Para kritikus mengatakan UU Keamanan Nasional Hong Kong yang disahkan Juni 2020, menghancurkan kebebasan yang dijanjikan ketika kota itu kembali ke pemerintahan Cina pada tahun 1997.

Calon menteri luar negeri yang dinominasikan Joe Biden, Antony Blinken, mengatakan di Twitter penangkapan itu adalah "serangan terhadap mereka yang dengan berani membela hak-hak universal".

"Penangkapan massal politisi dan aktivis di Hong Kong adalah serangan yang menyedihkan terhadap hak dan kebebasan Hong Kong sebagaimana dilindungi oleh Deklarasi Bersama," kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Raab mengatakan Cina telah dengan sengaja menipu dunia tentang hukum keamanannya.

Kantor perwakilan tinggi Beijing di Hong Kong mengatakan mereka dengan tegas mendukung penangkapan tersebut. Kelompok pro demokrasi mengadakan konferensi pers untuk menyerukan pembebasan "tahanan politik".

Polisi tidak menyebutkan nama mereka yang ditangkap, tetapi identitas mereka diungkapkan oleh akun media sosial dan organisasi mereka. Mereka termasuk mantan anggota parlemen, aktivis, dan orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan dini 2020, di antaranya James To, Lam Cheuk-ting, Benny Tai, dan Lester Shum.

Polisi mengatakan menggelar pemilihan independen tidak resmi, dengan tujuan untuk meraih mayoritas 70 kursi Dewan Legislatif Hong Kong, dapat dilihat sebagai tindakan subversif.

Pemimpin kota tidak dipilih secara langsung dan hanya separuh kursi legislatif yang terbuka untuk pemungutan suara demokratis, dengan separuh lainnya sebagian besar diisi oleh tokoh-tokoh pro-Beijing.

"Orang-orang yang terlibat dicurigai menggunakan apa yang mereka sebut sebagai rencana '35+'... untuk melumpuhkan pemerintah Hong Kong," kata Lee.

Rencana 35+ adalah rencana kelompok pro-demokrasi untuk merebut mayoritas 35 kursi atau lebih dari 70 kursi parlemen Hong Kong yang diperebutkan.

Polisi mengutip aturan bahwa jika badan legislatif gagal mengeluarkan anggaran tahunan dua kali, kepala eksekutif kota harus mundur. Undang-undang keamanan nasional melarang individu atau kelompok mengganggu pemerintahan kota.

Pemilihan legislatif akan jatuh tempo pada September tahun lalu tetapi ditunda, dengan pihak berwenang mengutip risiko virus corona. Tidak jelas siapa yang bisa mencalonkan diri sebagai oposisi dalam pemilihan berikutnya setelah penangkapan massal.

Dalam operasi hari Rabu, polisi menggeledah kantor Institut Riset Opini Publik Hong Kong yang membantu mengatur pemilihan awal itu. Penyelenggara menghancurkan data lebih dari 600.000 orang yang memberikan suara segera setelah penghitungan berakhir.

Pengacara Amerika John Clancey ditangkap dalam penggerebekan firma hukum Ho, Tse, Wai & Partners, kata sumber di firma tersebut.

UU Keamanan Nasional Hong Kong menghukum tindakan yang secara luas didefinisikan oleh Cina sebagai separatisme, subversi, terorisme dan kolusi dengan pasukan asing hingga seumur hidup di penjara.

Sumber:

https://uk.reuters.com/article/uk-hongkong-security/hong-kong-arrests-53-for-plot-to-overthrow-govt-in-latest-crackdown-on-dissent-idUKKBN29B025

https://edition.cnn.com/2021/01/05/asia/hong-kong-national-security-law-intl-hnk/index.html