Majelis Rendah Jepang Memutuskan Memperpanjang Misi Afghan
Reporter
Editor
Selasa, 21 Oktober 2008 14:08 WIB
TEMPO Interaktif, Tokyo: Majelis rendah parlemen Jepang hari Selasa memutuskan untuk memperpanjang misi Angkatan Laut yang kontroversial untuk mendukung operasi pimpinan AS di Afghanistan.
Perdana Menteri Taro Aso telah berjanji untuk membuat Jepang tetap ikut dalam perang melawan teror yang dipimpin AS, dengan mengatakan secara resmi bahwa negara pencinta damai itu harus memainkan peran yang lebih besar dalam menjamin keamanan global.
Pemerintah yang menguasai majelis rendah bersama sebagian besar partai lainnya memilih untuk meneruskan setahun lagi misi penyediaan bahan bakar dan dukungan logistik lainnya untuk pasukan yang dipimpin AS. Misi itu akan berakhir pada Januari.
RUU itu sekarang berada di majelis tinggi yang dikontrol oposisi, yang diperkirakan akan menolaknya. Namun, majelis rendah yang lebih berkuasa dapat menolak keputusan majelis yang lebih tinggi.
Partai oposisi, yang menilai Jepang seharusnya tidak ambil bagian dalam "perang Amerika," tahun lalu memaksa penghentian sementara misi Angkatan Laut dengan menolak untuk melakukan pemungutan suara.
Tetapi oposisi telah setuju untuk meneruskan kali ini dan melakukan pemungutan suara atas RUU-- yang berakibat mengizinkan misi diperpanjang - saat mereka menekan Aso untuk melakukan pemilihan lebih awal.
Yutaka Banno, seorang legislator dari partai oposisi utama, Partai Demokrat Jepang mengatakan Aso sekarang harus melakukan jajak pendapat setelah mencapai sebagian dari agendanya.
"Perdana Menteri Aso harus membubarkan majelis rendah sesegera mungkin dan menanyakan di mana mandat publik berada," kata Banno.
Oposisi mengajukan RUU alternatif di mana Jepang akan menyediakan air minum ke Afghanistan, bukan bahan bakar minyak kepada pasukan koalisi. Tetapi usulan itu digagalkan oleh partai berkuasa dan partai oposisi lainnya.
Jepang telah menjadi salah satu donor terbesar untuk Afganistan, dengan menjanjikan US$ 1,24 miliar sejak jatuhnya Taliban.
Jajak pendapat yang dirilis Senin oleh harian Mainichi Shimbun menunjukkan bahwa masyarakat telah terbagi dua terkait perpanjangan misi Angkatan Laut itu.