Petugas memeriksaan kualitas di fasilitas pengemasan pembuat vaksin Tiongkok Sinovac Biotech, saat mengembangkan vaksin COVID-19 di Beijing, Tiongkok, 24 September 2020. Produsen vaksin China Sinovac optimistis vaksin Covid-19 CoronaVac buatannya akan siap suntikkan dan didistribusikanke warga dunia pada awal 2021. REUTERS/Thomas Peter
TEMPO.CO, Jakarta -Cina telah sepakat untuk bergabung dengan program vaksin COVID-19 PBB bernama COVAX. COVAX adalah program PBB untuk memastikan negara-negara miskin memiliki kesempatan untuk mendapat supply vaksin COVID-19.
Dikutip dari Al Jazeera, sejauh ini hanya Cina yang sudah mendukung program COVAX. Amerika dan Rusia, yang diharapkan ikut bergabung, belum menunjukkan tanda-tanda mengikuti langkah Cina.
"Ini adalah langkah penting untuk menjunjung konsep kesehatan untuk semua dan komitmen membuat vaksin COVID-19 sebagai produk global," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, Jumat, 9 Oktober 2020.
Diberitakan sebelumnya, COVAX adalah program PBB yang dibentuk dan dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Koalisi untuk Inovasi Tanggap Epidemi (CEPI), dan Alianasi Vaksin. Target COVAX, mendistribusikan 2 miliar dosis vaksin ke seluruh dunia, dengan prioritas negara-negara miskin, per akhir tahun depan.
Untuk mewujudkan misinya, COVAX akan mengumpulkan dana dan sumber daya sains dari negara-negara kaya untuk memastikan ada vaksin untuk negara-negara miskin. Setidaknya ada 92 negara dengan perekonomian menengah ke bawah yang menjadi target COVAX.
Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, program COVAX membutuhkan sokongan dana yang besar. Perhitungannya, COVAX akan membutuhkan pendanaan US$15 miliar untuk mencapai targetnya. Belum diketahui berapa besar dana yang akan dikucurkan Cina untuk COVAX.
September lalu, Uni Eropa dikabarkan khawatir tidak akan ada cukup vaksin COVID-19 untuk negara-negara anggotanya di tahun 2021. Hal tersebut menyusul hasil analisis yang memprediksi pengadaan vaksin virus Corona akan mengalami defisit. Untuk memastikan ada cukup vaksin COVID-19, mereka akan menambah jumlah anggaran pengadaan.
Jika peningkatan anggaran itu benar terjadi, Uni Eropa berpotensi mendominasi distribusi vaksin virus Corona yang sebagian ditangani oleh WHO. Padahal, Uni Eropa menyatakan akan bersikap adil soal distribusi vaksin virus Corona.
