Presiden AS Donald Trump mengadakan kampanye di Bandara Regional Smith Reynolds di Winston-Salem, North Carolina, AS, 8 September 2020. [REUTERS / Jonathan Ernst]
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Donald Trump menyatakan pada Senin kemarin bahwa dirinya akan mencoba menegosiasikan kembali kesepakatan dengan TikTok soal operasional di AS. Hal itu, kata Donald Trump, untuk menggenjot lagi posisi Amerika dalam kepemilikan TikTok.
"Saya baru memberikan persetujuan awal soal Oracle dan Walmart untuk memiliki saham di perusahaan Amerika baru yang akan menangani manajemen TikTok," ujar Donald Trump, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 22 September 2020.
Diberitakan sebelumnya, ByteDance mengklaim bahwa Amerika telah setuju soal bagaimana TikTok akan ditangani ke depannya. Pertama, manajemen TikTok di seluruh dunia akan ditangani oleh perusahaan Amerika baru bernama TikTok Global.
Kedua, TikTok Global akan memiliki tiga pemegang saham. Saham mayoritas masih dipegang oleh ByteDance yang mengklaim memegang 80 persen. Sisanya, akan dipegang oleh perusahaan Amerika yaitu Oracle dan Walmart.
Masih besarnya peran ByteDance membuat kesepakatan tersebut kontras dengan keinginan Donald Trump selama ini. Sebelumnya, Donald Trump selalu mengatakan bahwa ia ingin ByteDance, perusahaan Cina, tak lagi berada di TikTok. Sebab, dengan masih adanya perusahaan Cina dengan posisi dominan, maka TikTok memiliki kewajiban untuk berbagi data dengan Pemerintah Cina.
Beredar kabar bahwa persetujuan diberikan karena mayoritas pemilik saham ByteDance adalah investor Amerika. Namun, Donald Trump pada Senin kemarin memastikan bahwa tetap ingin Amerika memiliki peran dominan di TikTok Global, dalam susunan kepemilikan saham dan dewan direksi.
"Jika kami bisa menyelamatkan TikTok, maka kami akan melakukannya. Jika tidak, maka kami akan memutusnya. Amerika harus memiliki kendali total, keamanan total. Itu hal yang terpenting," ujar Donald Trump menegaskan.
Sejauh ini, TikTok masih bisa digunakan di Amerika. Pemblokiran TikTok telah ditunda oleh Kementerian Perdagangan Amerika untuk memberi mereka waktu menyelesaikan kesepakatan bisnis yang ada. Di sisi lain, kesepakatan bisnis itu juga membutuhkan persetujuan dari Cina.
