TEMPO.CO, Jakarta - Partai mayoritas di Jepang, Partai Demokratik Liberal, memutuskan untuk menyederhanakan proses voting pencarian ketua partai dan perdana menteri berikutnya. Hal itu menyusul mundurnya Shinzo Abe dari posisi ketua partai dan PM Jepang pekan lalu.
Keputusan untuk menyederhanakan proses voting tersebut diambil hari ini, Selasa, 1 September 2020. Dikutip dari Reuters, keputusan itu didukung secara mutlak sehingga bisa segera diformulasikan dan diwujudkan. Target mereka, voting bisa digelar paling cepat 14 September 2020.
Perubahan yang kentara dari proses baru tersebut, voting tidak akan lagi melibatkan seluruh anggota partai yang jumlahnya lebih dari sejuta. Untuk tahun ini, proses voting hanya akan melibatkan 394 anggota parlemen dan 141 perwakilan dari pengurus cabang Partai Demokratik Liberal di 47 prefektur.
Penyederhanaan tersebut dilakukan untuk mempercepat proses voting. Dalam situasi normal, proses voting bisa memakan waktu dua bulan. Menurut Partai Demokratik Liberal, hal itu terlalu membuang-buang waktu dan malah akan membebani Shinzo Abe yang kondisinya memburuk.
Alasan lain, penyederhanaan voting juga dirasa lebih murah secara anggaran. Dengan begitu, anggaran yang tersisa nantinya lebih bisa digunakan untuk keperluan terkait pengendalian pandemi virus Corona.
Dikutip dari Nikkei, format baru ini akan lebih menguntungkan Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga. Sebab, Yoshihide Suga sudah mengamankan dukungan dari faksi terbesar di Partai Demokratik Liberal. Jika format lama dipertahankan, mantan Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba lebih memiliki kesempatan bersaing karena kuatnya dukungan di level akar rumput.
