Mantan Perdana Menteri Malaysia meninggalkan gedung Pengadilan Tinggi Kuala Lumpurdi Malaysia, 15 Agustus 2019. REUTERS/Lim Huey Teng
TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tinggi Malaysia memerintahkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, untuk membayar tagihan pajak senilai 1,69 miliar Ringgit atau setara dengan Rp5000 triliun. Adapun tagihan tersebut sudah termasuk menghitung penalti dan bunga.
"Najib tidak terbebas dari kewajiban membayar pajak dan ia harus membayar hutangnya kepada Pemerintah," ujar Hakim Pengadilan Tinggi Ahmad Bache, dikutip dari kantor berita Reuters, Rabu, 22 Juli 2020.
Tagihan pajak tersebut pertama kali diungkap oleh Direktorat Pajak Malaysia pada Juni lalu. Mereka memperkarakannya ke pengadilan karena Najib Razak tidak pernah membayarnya selama ini.
Angka 1,69 miliar Ringgit, yang dibebankan kepada Najib Razak, adalah pajak tak terbayarkan dari tahun 2011 hingga 2017. Najib Razak, sebagaimana diketahui memimpin dari tahun 2009 hingga 2018 di mana ia dilengserkan karena skandal 1MDB.
Dalam kasus korupsi tersebut, Najib disebut menilap aset 1MDB dengan nilai total US$4,5 miliar. Tidak hanya itu, ia juga disebut menyalahgunakan wewenangnya. Pemerintah Malaysia dan Amerika bekerja sama untuk menginvestigasi kemana larinya uang dengan jumlah fantastis itu.
