TEMPO.CO, Yerusalem – Mitra koalisi pendukung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meminta pemerintah meningkatkan kondisi perekonomian warga pemukim Yahudi dan Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Dua menteri kabinet mengatakan mitra koalisi juga meminta pemerintah Israel membatalkan rencana aneksasi wilayah Tepi Barat.

Calon pengganti Perdana Menteri Israel, Benny Gantz, dan PM Benjamin Netanyahu dari Partai Likud, bersepakat membahas rencana aneksasi Tepi Barat pada 1 Juli 2020.

Tapi rencana itu, yang menjadi masalah politis, telah dikesampingkan karena kemunculan kembali pandemi Covid-19.

Gantz mengatakan krisis kesehatan harus mendapat perhatian utama di Tepi Barat dibandingkan rencana lain yang bisa memicu konflik dengan warga Palestina.

Wilayah pendudukan Tepi Barat merupakan bagian wilayah Israel yang dicaplok pada saat terjadi Perang Timur Tengah pada 1967.

Netanyahu bisa melakukan deklarasi aneksasi ini sendiri atas wilayah pemukiman Tepi Barat dan Lembah Yordania.

Namun, sikap Gantz membuat upaya ini menjadi kompleks dan mempersulit untuk munculnya sikap bersama Israel.

Ini juga terkait dengan rencana perdamaian Presiden AS, Donald Trump.

Menteri Pertanian Israel, Alon Schuster, mengatakan Gantz mendulukan upaya pertanian dan bukannya aneksasi saat ini untuk kepentingan para petani di Tepi Barat.

“Kita perlu membawa air ke Lembah Yordan bagi warga Israel dan Palestina yang tinggal di sana,” kata Schuster. “Dan juga memperbaiki jaringan listrik.”

Kepada Radio Tel Aviv 102 FM, Schuster menambahkan,”Buat apa bertengkar dan menghabiskan waktu? Saya harap kita menggunakan sumebr daya nasional untuk urusan ini.”

Schuster merupakan anggota Partai Putih Biru pendukung Benny Gantz, yang berhaluan tengah.