TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi hukum dan asosiasi pengacara mengatakan peserta unjuk rasa damai bisa dipenjara di bawah UU Keamanan Nasional Hong Kong karena dalil pelanggaran bisa didefinisikan secara luas.

Para pakar politik juga menyatakan Beijing telah merancang undang-undang yang bisa menargetkan tindakan demonstran anti-pemerintah seperti demonstrasi yang terjadi tahun lalu.

Perilaku yang berpotensi menyebabkan vonis bersalah berdasarkan undang-undang baru termasuk menghambat sesi rapat di badan legislatif, protes yang dilakukan di luar kantor pemerintah dan perusakan lampu lalu lintas dan properti publik, kata pengacara dan praktisi hukum, menurut laporan South China Morning Post, 2 Juli 2020.

Undang-undang itu menjabarkan ruang lingkup empat pelanggaran di antaranya separatisme, subversi, terorisme dan kolusi dengan pasukan asing untuk membahayakan keamanan nasional.

Hukuman maksimum untuk setiap kejahatan adalah penjara seumur hidup, meskipun hukuman yang disarankan untuk beberapa pelanggaran ringan adalah penjara kurang dari tiga tahun.

Jangkauan undang-undang tersebut mengejutkan sejumlah sarjana hukum, yang mengatakan bahwa tindakan damai seperti protes Occupy pro-demokrasi tahun 2014 sekarang dapat dipenjara 10 tahun jika ada keterkaitan dengan pihak luar, menurut laporan Reuters.

Wakil Ketua Bar Association, Anita Yip Hau-ki, mengemukakan keprihatinan atas Pasal 20 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa seseorang yang mengorganisasi, merencanakan, melakukan atau berpartisipasi dalam tindakan pemisahan diri harus dinyatakan bersalah, entah dengan ancaman, kekerasan, atau tidak.

Secara internasional, kekerasan atau ancaman kekerasan biasanya harus menjadi faktor kunci dalam menentukan pemisahan diri, kata Yip.

Dia juga menunjuk pada definisi subversi dalam undang-undang, yang tidak hanya menargetkan tindakan yang akan menggulingkan tubuh pusat kekuasaan Cina dan Hong Kong, tetapi juga yang dapat dipandang sebagai "campur tangan serius, mengganggu atau merusak kinerja tugas dan fungsi dari otoritas Cina dan Hong Kong".

"Akankah kritik pedas dari media atau membentuk rantai manusia di luar gedung pemerintah dianggap sebagai penghalang tugas otoritas?" Kata Yip, merujuk pada protes yang dilakukan mahasiswa dengan membentuk rantai manusia.

"Mereka mungkin hanya menghalangi masuknya bangunan dengan damai," kata Yip.

Anggota Dewan Eksekutif dan pengacara Ronny Tong Ka-wah juga mengatakan menghalangi rapat yang akan melumpuhkan proses legislatif dapat berisiko melanggar hukum.

Yip mengatakan masih sulit untuk menentukan tindakan mana yang termasuk dalam kategori dan yang tidak karena tergantung pada interpretasi pengadilan terhadap hukum.

"Tapi yang mengkhawatirkan saat ini adalah bahwa kekuatan untuk menafsirkan hukum tidak berada di tangan pengadilan kota," katanya, tetapi kekuasaan terletak pada badan tertinggi badan legislatif nasional.

Ribuan warga turun ke jalan menolak UU Keamanan Nasional Hong Kong pada Rabu, 1 Juli 2020. Reuters

Kehadiran resmi pertama agen keamanan dan intelijen Cina daratan di Hong Kong, dan kekuasaan yang diberikan kepada mereka yang melampaui undang-undang setempat merupakan ancaman besar terhadap kebebasan kota, menurut para pakar keamanan, diplomat, dan beberapa politisi, dikutip dari Reuters.

Undang-undang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan penegakan hukum dari sebuah pangkalan baru di komisi keamanan Cina daratan di Hong Kong. Pemerintah Hong Kong akan memiliki komisi sendiri, yang didukung oleh unit polisi khusus sendiri. Undang-undang menetapkan, misalnya, bahwa agen daratan tidak dapat ditahan atau diperiksa oleh otoritas lokal saat menjalankan tugas mereka.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya oleh Beijing, undang-undang mengizinkan kepala eksekutif Hong Kong untuk menunjuk hakim untuk kasus keamanan nasional, yang disebut kelompok advokat bisa membahayakan tradisi aturan hukum Hong Kong.

Tidak jelas apakah hakim asing kota akan dikeluarkan dari kasus keamanan nasional.

Hingga saat ini, Hong Kong membanggakan diri karena kehakiman yang mandiri dan terpisah, serta sistem hukum berbasis hukum bersama yang telah lama dianggap sebagai kunci keberhasilannya sebagai pusat keuangan global.

Beberapa aktivis demokrasi dan kemerdekaan telah mengatakan bahwa mereka berharap menjadi yang pertama ditahan di bawah rezim baru, dan mereka telah membubarkan kelompok-kelompok mereka.

Dalam waktu dua jam sejak undang-undang diumumkan, pemerintah mengungkapkan bahwa polisi setempat dan unit penuntut dari departemen kehakiman telah dibentuk untuk menegakkan hukum.

Selama berminggu-minggu, pejabat Hong Kong dan Cina telah berulang kali mengatakan bahwa hanya sejumlah kecil orang yang akan menjadi sasaran undang-undang baru dan bahwa hak dan kebebasan orang biasa tidak akan terpengaruh.

Tetapi rasa takut telah meningkat di beberapa tokoh politik, aktivis, akademis, tokoh agama dan pebisnis, bahwa undang-undang itu akan mengurangi keterbukaan Hong Kong. Beberapa bahkan mempertimbangkan apakah mereka harus meninggalkan Hong Kong atau tidak di tengah ancaman UU Keamanan Nasional Hong Kong.