TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada Jumat, 26 Juni 2020 mengkonfirmasi Washington telah memberlakukan pembatasan visa kepada sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Cina yang dinilai bertanggung jawab atas upaya membatasi kebebasan Hong Kong. Nama para pejabat yang kena sanksi pembatasan visa ini tidak dipublikasi.

Keputusan Washington ini diambil persis tiga hari menjelang pertemuan parlemen Cina yang direncanakan memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang baru bagi Hong Kong. Rancangan undang-undang keamanan itu dinilai sebuah peringatan bagi negara-negara asing dan aktivis pejuang demokrasi.

“Pembatasan visa Amerika Serikat berlaku bagi pejabat yang masih menjabat dan mantan pejabat di Partai Komunis Cina, yang diyakini bertanggung jawab dan terlibat dalam pengerusakan otonomi Hong Kong,” kata Pompeo, seperti dikutip dari reuters.com.

Menurut Pompeo ini adalah langkah nyata pertama yang dilakukan pihaknya dalam merespon sikap Cina (undang-undang keamanan untuk Hong Kong). Namun Bonnie Glaser, ahli dari lembaga kajian Center for Strategic and International Studies di Washington mengatakan pembatasan visa yang secara luas dipandang hanya simbolik dan fakta tidak ada nama yang disebut bisa kurang memberikan dampak.

Sebelumnya pada bulan lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespon rencana Cina dengan mengatakan pihaknya telah mengusulkan untuk mengurangi keistimewaan Hong Kong yang diberikan Amerika sehingga Hong Kong bisa menjadi sebuah pusat keuangan global sejak diserahkan ke Cina oleh Inggris pada 1997.

Juru bicara Kedutaan Cina di Amerika Serikat, Fang Hong, mengatakan Cina menentang keputusan Amerika Serikat. Keputusan Cina soal rancangan undang-undang keamanan nasional hanya menargetkan kategori tertentu yang benar-benar membahayakan keamanan nasional. Untuk itu, pihaknya mendesak Amerika Serikat agar segera memperbaiki kesalahan, menarik keputusan yang sudah dibuat dan berhenti melakukan intervensi urusan domestik Cina.