Demokrat Tuding Trump Langgar Hukum, Soal Apa?

Reporter

Tempo.co

Editor

Budi Riza

Selasa, 23 Juni 2020 12:41 WIB

Presiden AS, Donald Trump, berdebat dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nancy Pelosi, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, dengan disaksikan Wapres Mike Pence dan direkam awak media di Oval Office, Gedung Putih, mengenai pembangunan tembok di perbatasan Meksiko pada 11 Desember 2018. Fox News

TEMPO.CO, Washington – Senator senior dari Partai Demokrat, Amerika Serikat, menuduh pemerintahan Presiden Donald Trump melanggar hukum.

Ini terkait pernyataan Trump pada bulan lalu yang mengutarakan niat untuk menarik AS keluar dari Perjanjian Open Skies atau Langit Terbuka.

Ini merupakan perjanjian yang memungkinkan anggotanya melakukan penerbangan pemantauan di atas negara anggota tanpa membawa senjat.

Dalam surat kepada Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, dan Menteri Pertahanan, Mike Esper, politikus Partai Demokrat mengatakan pemerintah belum memberikan pemberitahuan resmi 120 hari sebelumnya kepada Kongres sebelum memulai proses penarikan diri itu.

Amerika Serikat mengumumkan pada 22 Mei 2020 bahwa mereka akan menarik diri dari perjanjian Open Skies yang beranggotakan 35 negara.

Advertising
Advertising

Ini adalah langkah baru pemerintahan Trump untuk menarik negaranya keluar dari perjanjian global.

Pemerintah AS menuding Rusia telah berulang kali melanggar ketentuan perjanjian itu.

Surat dari pemimpin Senat Partai Demokrat, Chuck Schumer, dan Senator Mark Warner dan Jack Reed, pejabat Partai Demokrat dalam Komite Intelejen dan Angkatan Bersenjata. menyerukan pemerintah untuk segera menghentikan upaya penarikan diri itu.

Surat itu juga menyuarakan keputusan Trump itu kemungkinan termotivasi secara politis karena terjadi kurang dari lima bulan sebelum dia mengikuti pemilihan Presiden pada 3 November 2020.

“Memulai penarikan Amerika Serikat dari perjanjian Open Skies, tanpa mematuhi hukum domestik AS ataupun praktik konstitusional, jelas merupakan manuver politik dalam upaya mengikat pemerintahan dimasa depan”.

Pejabat Gedung Putih, Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri tidak Amerika segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Berita terkait

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

2 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

6 jam lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

9 jam lalu

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.

Baca Selengkapnya

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

1 hari lalu

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

1 hari lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

1 hari lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

1 hari lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

2 hari lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

2 hari lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya