TEMPO.CO, Brasilia – Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, mengatakan militer tidak akan mematuhi perintah untuk mengganti Presiden terpilih.

Pernyataan ini menambah ketegangan antara Bolsonaro dan lembaga pengadilan, yang menimbulkan kekhawatiran munculnya ancaman terhadap demokrasi di Brasil.

Bolsonaro, yang merupakan mantan kapten militer dan berhaluan sayap kanan, mengatakan militer tidak akan menerima keputusan politik untuk menyingkirkan Presiden terpilih.

“Kami, anggota militer dari angkatan bersenjata, dan saya juga seorang anggota militer, memegang tanggung jawab penh untuk demokrasi di negara kita. Kami tidak akan pernah mengikuti perintah tidak jelas,” kata Bolsonaro dalam wawancara radio lokal seperti dilansir Reuters pada Senin, 15 Juni 2020.

Pernyataan Bolsonaro ini mirip dengan pernyataan pada Jumat pekan lalu oleh Wapres Hamilton Mourao, dan Menhan, Fernando Azevedo.

Ini memunculkan kekhawatiran terjadinya pertempuran konstitusional antara Bolsonaro dan Mahkamah Agung Brasil.

Saat ini, MA mengawasi proses investigasi untuk menyelidiki dugaan Bolsonaro telah mengintervensi penunjukan kepala polisi federal.

Lalu, ada satu lagi investigasi terhadap kelompok pro-Bolsonaro, yang diduga melakukan kampanye disinformasi lewat sosial media.

Saat ini, Bolsonaro juga menghadapi sejumlah proposal pemakzulan di Kongres.

Semua gugatan ini muncul seiring posisi Brasil, yang menempati posisi nomor 2 negara dengan pandemi virus Corona atau Covid-19 terparah di dunia, yaitu sekitar 44 ribu orang meninggal.

Ada sekitar 888 ribu orang di Brasil terpapar virus Corona atau Covid-19. Posisi pertama, seperti dilansir situs Johns Hopkins University, adalah Amerika Serikat dengan 2.1 juta kasus Covid-19. Sebanyak sekitar 116 ribu orang meninggal.