Keputusan Trump 'Hukum' Hong Kong Sisakan Banyak Pertanyaan

Sabtu, 30 Mei 2020 12:58 WIB

Presiden AS Donald Trump menjawab pertanyaan selama pengarahan harian gugus tugas virus Corona di Gedung Putih di Washington, AS, 20 April 2020. [REUTERS / Jonathan Ernst]

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Presiden Amerika Donald Trump untuk mencabut berbagai hak istimewa yang diberikan ke Hong Kong meninggalkan banyak pertanyaan. Menurut sejumlah diplomat dan pakar untuk kawasan Cina, Trump sama sekali belum memberikan detil bagaimana kebijakan itu akan dilaksanakan

"Ada banyak hal yang belum terjawab," ujar Wendy Cutler, diplomat dan mantan negosiator dagang Amerika sebagaimana dikutip dari South China Morning Post, Sabtu, 30 Mei 2020.

Diberitakan sebelumnya, Trump memutuskan untuk mencabut hak istimewa Hong Kong sebagai respon terhadap rencana penerapan UU Keamanan Nasional di sana. UU Keamanan Nasional Hong Kong sendiri adalah regulasi yang disiapkan Pemerintah Cina untuk mengatur intervensi, subversi, terorisme, dan pemisahan diri di Hong Kong.

Banyak pihak mengkritik rencana Cina tersebut. Menurut mereka, regulasi itu akan membuat Hong Kong kehilangan otonominya dan menjadi tunduk sepenuhnya di bawah Cina. Amerika, yang tengah berseteru dengan Cina, tidak ingin negeri tirai bambu itu mengambil manfaat dari hak istimewa yang diberikan ke Hong Kong. Oleh karenanya, Trump memutuskan untuk mencabut hak istimewa tersebut.

Hingga berita ini ditulis, Trump hanya mengatakan bahwa pencabutan hak istimewa tersebut akan melingkupi banyak hal dengan sedikit pengecualian. Namun, ia tidak memberikan detilnya dan tidak membuka sesi tanya jawab ketika keputusannya diumumkan.

Cutler mengatakan, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan Trump dalam mencabut hak istimewa Hong Kong. Beberapa di antaranya soal kontrol ekspor, tarif dagang, pemberian visa, serta dampak ke Cina, Hong Kong, dan Amerika itu sendiri.

Hal senada disampaikan oleh pemerhati isu Cina dari Centre for Strategic and International Studies, Jude Blanchette. Ia berkata, Trump tidak mengungkap banyak hal soal rencananya. Hal itu, menurut Blanchette, adalah cara Trump untuk menyisakan cukup ruang negosiasi.

"Sebuah pernyataan yang 'tegas', tetapi hanya retorika, tidak menyebabkan apapun," ujar Blanchette Blanchette menambahkan bahwa dirinya juga menyakini Cina sudah memperhitungkan respon Amerika.

Professor ekonomi politik dari Universita California, Victor Shih, juga menyakini Cina sudah membuat perhitungan apabila Amerika mencabut hak istimewa Hong Kong. Membawa Hong Kong menjadi satu dengan Cina, kata Shih, juga memiliki manfaat yang besar bagi Cina.

"Hal yang akan lebih berdampak adalah apabila Amerika melarang bank-bank Amerika untuk melakukan transaksi finansial di Hong Kong. Banyak entitas Cina di Hong Kong mendapat pendanaan ratusan miliar Dollar dari mereka," ujar Shih.

Secara terpisah, Cina mengatakan bahwa keputusan yang diambil Trump sangatlah gegabah dan sepihak.

ISTMAN MP | SOUTH CHINA MORNING POST

Berita terkait

Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

9 jam lalu

Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

Mendag Zulkifli Hasan menginspeksi mendadak sebuah pabrik baja milik investor Cina yang meproduksi baja ilegal tidak sesuai SNI.

Baca Selengkapnya

Seperti Dongeng, Kisah Cinta Li Ran Perempuan Cina yang Dinikahi Pangeran Belgia

10 jam lalu

Seperti Dongeng, Kisah Cinta Li Ran Perempuan Cina yang Dinikahi Pangeran Belgia

Seorang perempuan Cina merebut hati Pangeran Charles dan Belgia. Kisah percintaan mereka seperti dalam dongeng.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Sumber Kekayaan Iran hingga Pertemuan Hamas-Fatah di Beijing

14 jam lalu

Top 3 Dunia: Sumber Kekayaan Iran hingga Pertemuan Hamas-Fatah di Beijing

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 27 April 2024 diawali oleh berita soal lima sumber kekayaan negara Iran, yang sedang menghadapi ketegangan dengan Israel

Baca Selengkapnya

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

16 jam lalu

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

Sebuah pabrik baja Cina, PT Hwa Hok Steel, terungkap memproduksi baja tulangan beton tidak sesuai SNI sehingga produk mereka dinyatakan ilegal.

Baca Selengkapnya

Hong Kong Meluncurkan Tiket Bus Khusus untuk Wisatawan

23 jam lalu

Hong Kong Meluncurkan Tiket Bus Khusus untuk Wisatawan

Mulai Sabtu, 27 Juli 2024, salah satu operator bus di Hong Kong menerapkan tiket satu hari tanpa batas untuk wisatawan

Baca Selengkapnya

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

1 hari lalu

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

Filipina menyangkal klaim Beijing yang menyebut kedua negara telah mencapai kata sepakat terkait sengketa Laut Cina Selatan

Baca Selengkapnya

Hasil Piala Uber 2024: Begini Komentar Gregoria Mariska Tunjung Sumbang Poin Pertama untuk Indonesia saat Lawan Hong Kong

1 hari lalu

Hasil Piala Uber 2024: Begini Komentar Gregoria Mariska Tunjung Sumbang Poin Pertama untuk Indonesia saat Lawan Hong Kong

Gregoria Mariska Tunjung mengalahkan Yeng Sum Yee dalam 32 menit untuk memastikan satu poin bagi Indonesia lawan Hong Kong di Grup c Piala Uber 2024.

Baca Selengkapnya

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

1 hari lalu

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

Pemerintah Cina turun tangan mempertemukan dua kelompok berseteru di Palestina yaitu Fatah dan Hamas

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

ByteDance Pilih Tutup TikTok di AS jika Opsi Hukum Gagal

1 hari lalu

ByteDance Pilih Tutup TikTok di AS jika Opsi Hukum Gagal

TikTok berharap memenangkan gugatan hukum untuk memblokir undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.

Baca Selengkapnya