TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat top di bagian pengawasan Kementerian Pertahanan, Glenn Fine, menyatakan mundur dari jabatannya kemarin. Fine yang saat ini menjabat sebagai wakil kepala inspektur jenderal di Kementerian Pertahanan menjadi pejabat top di bidang pengawasan yang mengundurkan diri setelah Steve Linick awal Mei lalu.

Gedung Putih dikabarkan sedang melakukan pembersihan para inspektur jenderal. Empat di antaranya telah dipecat atau disingkirkan dalam 3 bulan terakhir.

Fine mengundurkan diri setelah sekitar sebulan lalu Presiden Donald Trump mencopot dia sebagai ketua Komisi Akuntabilitas Tanggap Pandemi, kelompok pemantau independen yang bertugas mengawasi penggunaan dana stimulus darurat virus corona senilai US$ 2 triliun.

Juru bicara Kementerian Pertahanan AS, Dwrena Allen mengatakan, pengunduran diri Fine efektif 1 Juni mendatang.

Fine dalam pernyataan pengunduran dirinya menjelaskan,dia merasa terhormat pernah menjabat sebagai inspektur jenderal di Kementerian Hukum dan menjadi wakil kepala inspektur jenderal di Kementerian Pertahanan.

"Peran inspektur jenderal merupakan kekuatan pada sistem pemerintahan kita. Mereka melakukan pengawasan independen untuk membantu meningkatkan operasi pemerintah secara transparan," ujar Fine sebagaimana dilaporkan CNN, 26 Mei 2020.

"Mereka komponen vital pada sistem check and balances kita dan saya berterima kasih pernah menjadi bagian dari sistem ini. Setelah beberapa tahun di Kementerian Kehakiman dan Kementerian Pertahanan, saya percaya ada saatnya saya untuk mundur dan membiarkan yang lain menjalankan peran vital ini," ujar Fine.

Mantan Menteri Pertahanan James Mattis menyesalkan Fine mundur dari jabatannya.

"Sangat disesalkan melihat patriot dan aparatur negara yang sangat kompeten, non-partisan meninggalkan pemerintahan. Glenn Fine merepresentasikan semua hal mulia dalam kerja kerja menjaga pemerintahan yang jujur dan responsif. Dia akan dirindukan," kata Mattis.

Sejumlah sumber menyebut Presiden Trump telah lama ingin mencopot Fine, pejabat karir, karena dianggap sebagai warisan pemerintahan Barack Obama.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi kepada CNN April lalu mengatakan, pencopotan Fine merupakan masalah dan sinyal bahwa Presiden Trump mau menempatkan orangnya yang loyal padanya untuk mengawasi pengeluaran dana stimulus virus corona.