TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung India memutuskan pada Senin untuk mendukung persamaan hak dalam militer India, memberikan hak setara bagi perempuan dan perempuan diperbolehkan menjabat posisi tinggi militer.

Putusan itu, yang dipandang sebagai keputusan penting bagi militer India, berarti bahwa semua perempuan sekarang akan memenuhi syarat untuk promosi, pangkat, tunjangan, dan pensiun yang sama dengan rekan-rekan pria mereka, terlepas dari masa kerja mereka atau apakah mereka sudah pensiun.

Menurut CNN, dikutip 22 Februari 2020, personel perempuan telah lama berkampanye untuk perubahan ini, yang akan memungkinkan mereka untuk melayani masa jabatan penuh dan mencapai peringkat yang lebih tinggi, dengan gaji yang lebih besar dan potensi kepemimpinan. Saat ini, perempuan India dilantik menjadi tentara melalui komisi layanan singkat, yang hanya memungkinkan mereka untuk berdinas selama 10 hingga 14 tahun.

"Perubahan ini akan mengangkat perempuan, tidak hanya di militer tetapi semua gadis di seluruh negeri dan dunia," kata Letnan Kolonel Seema Singh setelah keputusan pengadilan.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Manoj Mukund Naravane pada Kamis mengatakan departemennya telah menyiapkan peta jalan untuk memberikan komisi permanen kepada para perwira perempuan. Langkah pertama dari proses ini adalah mengirimkan surat kepada personel perempuan yang saat ini menggunakan komisi layanan singkat (SSC), menanyakan apakah mereka ingin memilih komisi permanen, dikutip dari The Print.

Menurut The Hindustan Times, ada 3.500 lebih personel perempuan di militer, tetapi peran tempur mereka di garis depan dibatasi sampai pemerintah Modi menyetujui rencana Angkatan Udara India (IAF) pada 2015 untuk melantik mereka ke dalam gugus tempur.

Kapal perang, tank, dan posisi tempur di infanteri masih merupakan zona terlarang bagi perempuan. AL India mengizinkan perempuan sebagai pilot dan pengamat di atas pesawat pengintaian maritimnya.

Seorang perwira Assam Rifles, pasukan paramiliter, meneriakkan komando selama latihan untuk parade Hari Republik di New Delhi, 15 Januari 2019. [REUTERS / Amit Dave]

Meskipun putusan pengadilan Senin kemarin tidak mengizinkan perempuan untuk bertugas di unit-unit tempur tentara, seperti pasukan infanteri atau artileri, mereka sekarang berhak untuk memerintah seluruh batalion atau memimpin departemen intelijen. Promosi untuk menduduki posisi komando akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus, kata Archana Pathak Dave, salah satu pengacara yang mewakili personel perempuan.

Keputusan itu muncul setelah pemerintah mengatakan kepada pengadilan bahwa perwira perempuan tidak layak secara fisik dan fisiologis untuk mendapat komisi permanen di angkatan bersenjata.

"Personel perempuan harus berurusan dengan kehamilan, peran sebagai ibu, dan kewajiban rumah tangga terhadap anak-anak dan keluarga mereka, dan mungkin tidak cocok untuk kehidupan seorang prajurit di angkatan bersenjata," kata pemerintah pusat.

Pengadilan mengatakan bahwa argumen pemerintah tentang hak dan kewajiban perempuan di militer India didasarkan pada stereotip gender yang diskriminatif, dan menolak permintaan mereka untuk membatalkan perintah pengadilan tinggi Delhi 2010 tentang kebijakan yang sama.