TEMPO Interaktif, Penang: Kerumunan orang menyambut pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim hari ini saat dia mendaftar pemilu sela untuk kembali ke parlemen. Ini merupakan bagian dari rencana Anwar untuk menjadi perdana menteri.

Pemilu 26 Agustus di kampung halaman Anwar di Penang juga dipandang sebagai ujian atas popularitasnya setelah bekas pembantunya menuduh Anwar telah menyodominya, tuduhan yang sama yang membawa dia ke penjara sepuluh tahun lalu.

"Saya tersentuh dengan dukungan ini. Ini adalah dukungan yang luar biasa," kata Anwar saat dia tiba di pusat pencalonan di Permatang Pauh yang dijaga oleh barikade dan pasukan keamanan.

30 ribu pendukung meneriakan "Reformasi" dan melambaikan bendera partai, berhadapan dengan 5 ribu pendukung pemerintah.

Setidaknya 3.000 polisi termasuk pasukan huru-hara dikerahkan untuk menjaga keamanan dan sebuah helikopter polisi mengawasi dari atas.

"Kami ingin perubahan. Masa depan adalah Anwar. Panjang umur Anwar!" teriak pendukung pemimpin oposisi itu, yang juga mantan perdana menteri sebelum dipecat pada tahun 1998 dan mendapat tuduhan melakukan sodomi.

Anwar, 61, mengatakan tuduhan sodomi itu untuk menghalangi dirinya menggulingkan koalisi Barisan Nasional. Pemilu Maret telah memberi aliansi oposisi kursi parlemen sepertiga.

Dia mulai disidang awal bulan ini, beberapa saat setelah istrinya mundur dari kursi parlemen untuk wilayah Permatang Pauh--yang telah dia jabat sejak Anwar dihukum--untuk memungkinkan Anwar kemali ke parlemen setelah satu dekade absen.

Koalisi telah mengajukan kandidat yang kurang dikenal di pemilu sela ini dan tidak antusias tentang peluangnya.

"Barisan Nasional maju sebagai underdog. Kami akan terus bekerja keras. Ini akan menjadi tugas berat, namun bukan tidak mungkin," kata Deputi Perdana Menteri Najib Razak yang menghadiri hari pencalonan.

Calon pemerintah, Arif Shah Omah, berbicara dalam bahasa Mandarin dan menggunakan dialek Hokkien yang merupakan sebuah keuntungan di daerah multi rasial, namun kecil kemungkinan dia menang di daerah yang dikuasai Anwar sejak 1982-1999.

AFP/Erwin Z